BALIKPAPAN: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim mengharapkan tren positif ekspor bisa dijaga guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai produk sebelum dilepas ke pasar dunia.Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan ketergantungan pada bahan mentah berpotensi mengurangi daya saing harga karena bisa dipermainkan oleh pemain pasar.
“Contohnya sawit yang digadang Gubernur melalui program 1 juta hektare lahan. Tentu akan ada upaya untuk menekan harga CPO serendah-rendahnya di pasaran,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Dia mengatakan belum banyak produk hilir dari Crude Palm Oil (CPO) yang diolah di dalam negeri untuk kemudian dilepas di pasar ekspor. Slamet menegaskan hal tersebut akan memberi efek yang besar bagi daerah penghasil.
Data dari BPS Kaltim menyebutkan pertumbuhan ekspor Kaltim pada September 2011 secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 87,81%. Tingginya pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor migas yang pertumbuhan secara tahunan mencapai 90,16%. Untuk sektor non migas tercatat pertumbuhannya mencapai 85,5% secara tahunan.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman Aji Sofyan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kaltim diakui masih bergantung banyak pada sektor migas dan pertambangan lainnya seperti batubara.
Dia bahkan menambahkan lebih dari 80% APBD di seluruh kabupaten/kota di Kaltim mengandalkan dana bagi hasil migas yang berasal dari pemerintah.
Namun, tambah Aji, bahan tambang dan migas tersebut banyak yang diekspor dalam bentuk bahan mentah. Hal ini tentu tidak akan memberikan pengaruh secara riil terhadap kondisi masyarakat di Kaltim.
Aji menegaskan pemerintah dan pengusaha perlu bersinergi untuk segera merealisasikan peningkatan nilai produk sebelum dibawa menuju negara tujuan. “Akan ada penambahan devisa, lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat bahkan bisa mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.
Pemerintah, jelas Aji, menyediakan payung hukum yang jelas bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan investasi di Kaltim. Selain itu, kendala infrastruktur yang menjadi masalah utama enggannya investor masuk ke Kaltim bisa diperbaiki melalui sistem kerja sama pemerintah swasta (Public Private Partnership/PPP).
Sementara pengusaha juga harus berani berkomitmen dengan mendirikan pabrik di Kaltim yang bisa membantu pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pabrik akan memberikan efek domino bagi perekonomian Kaltim. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
