JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penelusuran terkait perputaran dana politik periode 2007 hingga 2010 yang mencapai Rp300 triliun.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Haryono Umar menyatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang mencurigakan, namun hasil audit tersebut masih bersifat sangat umum. Artinya BPK harus melaporkan hasil audit tersebut untuk dipelajari lebih mendalam oleh KPK.
"Ya kita tunggu laporan hasil audit BPK. Nanti kalau sudah kita terima pasti kita pelajari dan kalau ada indikasi korupsinya pasti akan kita usut," ujarnya lewat sambungan teleponnya hari ini kepada pers.
Sebagai informasi Hasil audit BPK kemarin menunjukkan putaran dana partai politik dalam kurun 2007 hingga 2010 mencapai Rp300 triliun.
Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan proyek negara lainnya disalahgunakan untuk mendanai operasional partai politik.
BPK menemukan ada beberapa provinsi dan kabupaten yang mengucurkan anggaran belanja daerah untuk dana partai politik. Alokasi dana dirancang dalam bentuk mata anggaran hibah dan bantuan sosial.
Fenomena ini terjadi karena negara tidak tepat memberikan anggaran untuk partai politik. Selama 2010, negara hanya mensubsidi semua partai politik yang memiliki wakil di parlemen sebesar Rp 9,1 miliar. Anggaran negara untuk partai politik hanya senilai Rp108 rupiah per suara. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
