Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Program MDG libatkan pemda & DPRD

 
Adhitya Noviardi
Adhitya Noviardi - Bisnis.com 23 November 2011  |  19:34 WIB

 

JAKARTA: Untuk mempercepat pencapaian target MDGs (millenium development goals) melalui program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian PP&PA menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD.
 
"Penandatanganan MoU hari ini kami anggap penting, karena keterlibatan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD merupakan suatu keniscayaan di dalam pencapai target MDGs," kata Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP&PA), hari ini di Jakarta.
 
Dia menuturkan nota kesepahamanan ini dilatarbelakangi oleh luasnya cakupan permasalahan dan wilayah di Indonesia. 
 
"Diperlukan komitmen bersama antara Kemen PP&PA dengan Asosiasi Pemda dan Asosiasi DPRD di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk mendukung tercapainya target MDGs di daerah," ungkapnya.
 
MoU ini, lanjutnya, juga dilengkapi dengan dengan rencana aksi penguatan kerja sama, yang berisikan rencana tindak lanjut dan indikator kinerja bidang pendidikan, ketenagakerjaan, politik, dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.
 
Linda menambahkan pada 2015 nanti semua negara termasuk Indonesia, akan diminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program MDGs oleh Badan PBB. Hasil pelaksanaan program MDGs ini, katanya, akan mencerminkan keseriusan dari negara-negara pihak, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, baik laki-laki dan perempuan. 
 
"Karena itu keberhasilan pemerintah pusat dalam melaksanakan program MDGs, sangat tergantung dari keberhasilan Pemda, termasuk DPRD dalam membantu tercapainya pelaksanaan berbagai program tersebut," tambah Linda.
 
Saat ini, ujarnya, Kemen PP&PA tengah menyusun draft rencana aksi nasional tentang perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan perempuan di daerah konflik.
 
Penyusunan recana aksi itu dilatarbelakangi oleh penerbitan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1.325  tahun 2000, menyangkut perlindungan perempuan dan anak perempuan di daerah konflik, yang secara tugas fungsi terkait dengan Kemen PP&PA. Draft rencana aksi  yang mulai dikerjakan awal 2009 itu, katanya, diharapkan selesai sebelum Hari Ibu 22 Desember mendatang. (sut)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top