JAKARTA: Rencana pemulihan hak pilih bagi TNI dan Polri perlu dikaji secara mendalam dan mempertimbangkan dampak kerawanan sosial politik.
Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji wacana pemberian hak pilih politik kepada kedua institusi bersenjata ini perlu dilakukan secara mendalam oleh DPR, Menteri Pertahanan, TNI, dan Polri.
"Secara kelembagaan, Lemhanas belum secara dalam mendiskusikan hal itu. Namun, wacana ini harus benar-benar dikaji mendalam dan melihat banyak aspek," katanya di Istana Wapres hari ini.
Wacana pemulihan hak pilih TNI/Polri kembali mengemuka di DPR, kemarin dalam pembahasan pansus RUU Pemilu. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar TNI dan Polri kembali diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
Budi Susilo mengatakan hak pilih merupakan hak asasi setiap orang. Namun, dalam memutuskan hak pilih ini tidak hanya melihat satu indikator hak asasi saja, tetapi juga harus dipikirkan dampak sosial
dan politik yang lebih jauh
"Jadi tidak mengorbankan aspek lainnya hanya untuk indikator HAM, dikaji juga aspek lainnya," katanya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
