JAKARTA: Badan Kehormatan DPR menilai sikap empat pimpinan Badan Anggaran DPR yang enggan membahas RAPBN 2012 merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan sikap lari dari tanggung jawab.
Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa mengatakan apa yang dipermasalahkan pimpinan Badan Anggaran terkait dengan pemeriksaan diri mereka oleh KPK, terpisah dari tugas dan tanggung jawab membahas anggaran.
"Lari dari penugasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sudah barang tentu melanggar kode etik. Apalagi mereka yang duduk di Badan Anggaran diberi tugas yang diamanatkan undang-undang," kata Prakosa.
Menurut Prakosa, Badan Kehormatan DPR saat ini memberi peringatan bagi para pimpinan dan anggota Badan Anggaran bahwa sikap mereka bisa melanggar kode etik. Jika sikap itu diambil, akan menjatuhkan citra dan martabat DPR. Apalagi alasan mereka tidak jelas karena diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kendati demikian, saat ini Badan Kehormatan DPR belum menegur pimpinan Badan Anggaran karena keengganan membahas RAPBN 2012 masih dalam tahap rencana.
"Badan Kehormatan DPR akan bersikap jika sudah melanggar. Sekarang mereka [Banggar] kan baru rencana. Jika dalam rapat pembahasan yang sudah dijadwalkan ternyata tidak dilaksanakan, sudah dipastikan itu melanggar," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Prakosa berharap, para pimpinan Badan Anggaran mengesampingkan masalah yang mereka hadapi dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas.
"Sesuai konstitusi, DPR harus melaksanakan tugas-tugasnya karena mengemban amanah rakyat. Secara konstitusi, hak budget itu ada di DPR, dilakukan Badan Anggaran," ujar Prakosa. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
