MANILA, Filipina: Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam Asean menyepakati untuk mendorong kemitraan pemerintah dengan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan.
Ferdinal Fernando , Asisstant Director Division on Health and Communicable Disiease Sekretariat Asean, mengatakan Asean telah memiliki roadmap hingga tentang akses kesehatan periode 2010-2015 yang akan dilihat hasilnya pada 2015.
“Indonesia sudah menandakan serius dalam menjalan roadmap itu. Demikian juga negara Asean lainnya. Namun, semua itu [implementasi roadmap akses kesehatan] pada 2015," ujarnya seusai acara simposium Philips Asean 4th Healthcare di Manila Philipina, hari ini.
Menurut dia, Indonesia bagian dari grup diskusi soal healthcare di Asean. Namun, dia enggan memaparkan kondisi bagaimana kondisi kesehatan di masing-masing negara Asean.
Menurut dia, Asean bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan populasi usia tua yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.
"Butuh prioritas nasional dalam menghadapi usia tua dengan membuat platform yang baik. Kami akan konsolidasi regional map healthcare 2010-2015."
Carlos Da Silva, Executive Director Association mengatakan tantangan utama dalam akses kesehatan adalah soal data populasi berusia tua. Namun, saat ini, kata dia, orang relatif lebih memperhatikan kesehatan.
Dia mencontohkan populasi penduduk di Filipina akan tumbuh menjadi 100 juta pada 2020, sedangkan saat ini sekitar 85 juta orang, sehingga membutuhkan support dari pemerintah setempat untuk dapat memberikan layanan kesehatan.
"Aspek yang penting adalah mengantisipasi populasi berusia tua, meskipun saya yakin orang berusaha untuk menjaga kualitas hidup.”
Secara bersamaan, Kenneth Hartigan-Go, Executive Director Stephen Zuellig Center for Asian Business Transformation, mengatakan sumber daya seperti teknologi, rumah sakit, sumber daya manusia yang terbatas telah membuat ada gap dalam mengakses kesehatan yang berpengaruh pada kualitas kesehatan.
Menurut dia, yang menjadi pertanyaan berapa banyak anggaran partisipasi dari pemerintah, karena persoalan selama ini biaya kesehatan yang dinilai masih mahal.
"Saya percaya untuk memperbaiki akses kesehatan maka perlu ada sistem asuransi sosial."
Dia menganjurkan harus ada sistem asuransi kesejahteraan sosial, solidaritas antara masyarakat kaya dengan masyarakat kurang mampu, sistem kerja sama pemerintah dengan swasta dalam menyediakan pelayanan yang baik, serta perlu ada standardisasi pelayanan.
"Pemerintah harus berfikir jangka panjang dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat serta harus konsisten."
Dato Ben Chun Chuan, Founder & Chairman BP Healthcare Group, mengatakan kemitraan pemerintah dan swasta, maka pemerintah harus menunjuk orang yang tepat atau pejabat yang tepat.
"PPP [public-private partnership] jika harga pelayanan lebih tinggi dari harga pasar, maka PPP itu sama saja dengan menipu," jelasnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
