JAKARTA: Dharnawati salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku pernah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, menyatakan beberapa hari sebelum penangkapan Dharnawati sempat menemui Muhaimin untuk memperingatkan bahwa anak buahnya bermasalah karena menuntut komitmen fee sejumlah 10% untuk proyek pencairan dana PPID Kemenakertrans. “Tapi justru pak menteri menghindar dan menganggap seolah-olah mereka akan menyuap langsung, bertemu beberapa hari sebelum ditangkap,” ungkap Farhat hari ini di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.Farhat juga mengemukakan terdapat barang bukti yang disita oleh KPK terkait buku rekening dan beberapa catatan yang ada kaitannya dengan sejumlah uang kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR dan juga orang-orang Kemenakertrans. Inisial nama orang Banggar DPR dan juga orang Kemenakertrans yang terlibat, imbuhnya, antara lain berinisial SM, A, AM, dan juga MI. Orang-orang tersebut membujuk pengusaha-pengusaha untuk membayar komitmen fee agar proyek dapat cair. Pada 25 Agustus, KPK menangkap tangan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans yaitu I Nyoman Suisanaya (Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi ), Dadong Irba Relawan ( Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT), dan Dhanarwati dengan barang bukti uang Rp1,5 miliar yang diletakkan pada kardus duren. (api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
