JAKARTA: Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan berbagai pihak tidak perlu menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti menterinya karena kerja sama antara kepala negara dengan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II sudah memiliki kontrak politik sendiri."Presiden sudah memiliki pakta integritas, kontrak politik dengan parpol dan menterinya. Jadi, menurut saya, Presiden bisa mengambil apapun. Ini hak prerogatif presiden, tanpa perlu harus ditekan kiri-kanan," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan soal isu reshuffle kabinet di Istana Presiden, hari ini.Saat ini, lanjutnya, tidak usah banyak analisa soal kemungkinan dilakukannya pergantian menteri karena keputusan itu ada di tangan Presiden.Dalam hal ini, ungkapnya, Presiden Yudhoyono sudah mendengar isu pergantian kabinet yang datang dari dari parpol, nonparpol, LSM, perguruan tinggi, akademisi, dan pengamat.Sebelumnya, Jero Wacik, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, mengatakan yang berkembang saat ini adalah munculnya desakan kepada Presiden untuk mengganti sejumlah menterinya dan bukan datang dari Presiden sendiri."Ya itu kan aspirasi. Sepanjang aspirasi itu untuk kepentingan negara, presiden pasti dengarkan aspirasi itu. Beliau kan dengarkan. Tapi apa nanti langkah beliau [mengganti atau tidak], itu kan hak prerogatif beliau," ujarnya di Istana Bogor, kemarin.Dia menambahkan Kepala Negara tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasinya, tapi janganlah sampai mendesak-desak agar aspirasi itu harus dilaksanakan. "Jangan harus, harus. Demokrat saja tidak berani kok," tuturnya. (ea)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
