Kebijakan repatriasi ditanggapi pesimistis

JAKARTA: Sejumlah kalangan pesimistis kebijakan untuk menarik dana hasil ekspor ke dalam negeri (repatriasi) mampu memenuhi kebutuhan valuta asing nasional. Pasalnya dana tersebut bisa kembali dikirim ke luar negeri dalam denominasi berbeda. Ekonom
Saeno
Saeno - Bisnis.com 12 September 2011  |  17:26 WIB

JAKARTA: Sejumlah kalangan pesimistis kebijakan untuk menarik dana hasil ekspor ke dalam negeri (repatriasi) mampu memenuhi kebutuhan valuta asing nasional. Pasalnya dana tersebut bisa kembali dikirim ke luar negeri dalam denominasi berbeda. Ekonom Citibank Helmi Arman mengatakan kebijakan tersebut mungkin menguntungkan untuk pasokan valas antarbank dan rupiah, tetapi tetap tidak jelas seberapa signifikan. "Ya memang akan lebih banyak likuiditas dolar di onshore akan membantu meredam kenaikan atau bahkan mengurangi, tingkat antar bank dolar pinjaman antarbank. Namun hal itu mungkin tidak secara signifikan mempengaruhi keseimbangan pasokan-permintaan di pasar FX," ujarnya dalam keterangan tertulis, hari ini. Menurut dia, ada kemungkinan eksportir akan mengkonversi ke dalam mata uang lokal wajib. Selanjutnya, eksportir mungkin bebas untuk kembali mengirimkan hasil ekspor mereka kembali ke bank luar negeri lagi, misalnya, untuk membayar pemasok luar negeri guana menghindari gangguan bisnis. Hal senada disampaikan Ekonom Indonesia Sustainable Development Dradjad H. Wibowo. Menurut dia, tingkat efektivitas kebijakan tersebut bakal rendah jik BI sendirian, karena otiritas itu tidak bisa mengendalikan dana ekspor yang diparkir di luar negeri melalui mekanisme transfer pricing, tax evasion, manipulasi dokumen ekspor, dan berbagai trik lainnya. Dia mencotohkan data ekspor dan impor BPS, diyakini tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya karena manipulasi dokumen, sehingga BI harus melakukan kerja sama sangat erat dengan instansi lain. "Seperti dengan Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, Kementrian Perdagangan, BPS, Pelindo dan Angkasa Pura. Diskrepansi data ekspor impor kita dengan China dan Singapura adalah bukti tidak akuratnya pendataan dan pengawasan ekspor impor kita. Kalau data lolos, tentu dana ekspor impor lebih sulit dimonitor," tuturnya. (tw) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top