"Saya hargai komitmen itu," katanya, hari ini.
Dipo Alam mengatakan dirinya hadir saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 12 pimpinan organisasi kemasyarakatan bersilaturahmi dengan Kepala Negara pada Senin, 25 Juli lalu, termasuk di antaranya tokoh Muhammadiyah.
"Saya mendengar sendiri dukungan konstitusional itu bila Presiden tidak melakukan pelanggaran berat yang melanggar UUD 1945 dalam melaksanakan tugasnya. Para pimpinan ormas juga menegaskan dukungan terhadap penguatan empat pilar, UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tinggal Ika dan NKRI," ujar Dipo.
Dia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebelumnya yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung SBY sebagai Presiden.
Pernyataan Din itu disampaikan pada pertemuan dengan Wapres Boediono di masjid PP Muhammadiyah kemarin. "Posisi politik Din yang tak mendukung SBY sudah jelas," ujarnya.
Menurut Dipo, itu merupakan hak setiap warga negara pada alam demokrasi yang sedang dibangun bersama. "Saya juga banyak menerima aspirasi sahabat-sahabat saya warga Muhammadiyah yang berbeda dengan pandangan Pak Din itu. Pak Din tentu juga harus membedakan kapan menjadi tokoh agama yang menyerukan suara hati warganya, dan kapan menjadi aktor politik yang memiliki kepentingan politik tertentu," tegasnya.
Perbedaan pandangan politik antara Dipo Alam dan Din Syamsudin terjadi sejak beberapa bulan lalu. Perbedaan pandangan tersebut dimulai dari gerakan Din Syamsudin bersama beberapa tokoh sejumlah ormas keagamaan yang menyerukan pendirian 'Rumah Kebohongan' di berbagai daerah tentang Pemerintahan Presiden SBY.
Seruan tersebut ditanggapi Dipo Alam agar Din Syamsudin terang-terangan mengambil posisi politik atau kembali menjadi tokoh parpol seperti sebelumnya. Sebelum menjadi birokrat, Din dikenal sebagai tokoh Golkar pada zaman Orde Baru.(er)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
