Pengadilan tolak bantahan mantan nasabah Bank Syariah Bukopin

JAKARTA: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya menolak bantahan dari mantan nasabah Bank Syariah Bukopin Dyah Quartasari Rejeki dan Ariando Rivai terkait perkara jaminan utang senilai Rp6 miliar.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 31 Mei 2011  |  14:44 WIB

JAKARTA: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya menolak bantahan dari mantan nasabah Bank Syariah Bukopin Dyah Quartasari Rejeki dan Ariando Rivai terkait perkara jaminan utang senilai Rp6 miliar.

Perkara berawal dengan adanya bantahan dari pembantah yang menolak sertifikat rumahnya dijadikan jaminan peminjaman kredit oleh pihak ketiga kepada Bank Bukopin Syariah. Pembantah merasa tidak pernah meminjam uang ataupun terlibat kredit dengan menjaminkan rumahnya kepada Bukopin Syariah."Majelis hakim menolak keseluruhan bantahan yang diajukan oleh pembantah dalam hal ini mantan nasabah Bank Syariah Bukopin Dyah Quartasari Rejeki dan Ariando Rivai Subiyantoro," ujar, Subiyantoro, Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sela-sela pembacaan putusan.Dia menambahkan dalam hal ini pembantah menggugat bahwa pada perjanjian kredit terdapat tanda tangan palsu. Akan tetapi, pembantah bukan subjek hukum yang terkait dengan perjanjian kredit itu.Di sisi lain, Jaja Setiadijaya, kuasa hukum pembantah menyatakan dasar pertimbangan majelis hakim tidak jelas. Majelis Hakim berpedoman kepada identitas dan itu jelas salah. Majelis, ungkapnya, menyatakan para pembantah pada 2003 belum menikah karena akte nikahnya pada 2005. Untuk hal tersebut pihaknya akan mengajukan banding.Sementara itu Bangun Salmon Siagian, kuasa hukum terbantah menyatakan dengan ditolaknya bantahan dari pembantah, tentunya merupakan objektivitas majelis hakim sebagaimana kewajibannya menjalankan undang-undang. Dia mengungkapkan pihaknya hanya mempertahankan hak di depan hukum. Sebelumjnya pihaknya juga mengakui telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalur damai. Salah satunya, paparnya dengan memberikan kesempatan mereka untuk membayar atau menebus jumlah pinjaman yang sekitar Rp6 miliar lebih, menjadi Rp1,3 miliar. Artinya pembayaran dilakukan secara parsial. Kemudian, lanjutnya, jika ada perkembangan, bisa dinegosiasikan sebelum putusan diberlakukan oleh majelis hakim. Ternyata hingga putusan, mereka tidak bersedia untuk melakukan perdamaian dalam hal menebus secara parsial objek yang diperkarakan. Perkara bermula pada 10 April 2003, Dyah meminjamkan sertifikat rumah miliknya di Komplek Perumahan Panorama Lebak Bulus kepada Masmarjanto (terbantah II) tanpa sepengetahuan dan seijin suaminya (Ariando) dengan alasan untuk mendapatkan kredit guna membantu usaha keluarga.Yang terjadi selanjutnya lewat PN Jakarta Selatan Dyah baru mengetahui adanya perjanjian kredit antara terbantah II (Masmarjanto) dengan Bank Syariah Bukopin dengan jaminan rumah miliknya itu.Pembantah menolak dan membantah seluruh isi perjanjian kredit dengan jaminan yang menggunakan aset pembantah berupa sertifikat karena pembantah tidak pernah membuat dan menandatangani atau menyetujui akta perjanjian kredit. (ea)Terkirim dari telepon Nokia saya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top