JAKARTA: Ketua DPR Marzuki Alie dinilai terlalu reaktif menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) Wa Ode Nurhayati soal adanya mafia anggaran di di DPR karena reaksi itu mengesankan apa yang diungkapkan Wa Ode Nurhayati sebagai fakta kebenaran.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan tidak seharusnya Marzuki melaporkan Nurhayati ke BK DPR. Pasalnya, apa yang disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merupakan kritik internal agar DPR lebih transparan di bidang penentuan anggaran.
"Pak Marzuki jangan malah menutup-nutupi jika itu memang benar. Ada Pimpinan DPR yang mengapresiasi Nurhayati, tetapi Pak Marzuki malah melaporkannya. Ini kan akan memperburuk citra DPR yang seolah tidak mau transparan," kata Uchok kepada wartawan . Menurut dia, kalau memang yang disampaikan adalah benar, maka Marzuki tidak sepantasnya menutupi sesuatu yang menjadi borok DPR.
Uchok mengatakan dalam UU MD3 Pimpinan DPR memang diamanatkan untuk menjadi juru bicara lembaga DPR. Namun, apa yang diprotes Marzuki soal pernyataan Nurhayati itu belum tentu merepresentasikan aspirasi anggota DPR secara keseluruhan.
"Jangan-jangan anggota yang lainnya malah membenarkan Nurhayati. Jadi menurut saya tidak tepat dia (Marzuki) marah-marah. Padahal apa yang disampaikan Nurhayati agar DPR itu jujur," ujarnya menjelaskan.
Marzuki, ujarnya, seharusnya merespon pernyataan itu dengan membuat lembaganya lebih transparan, terutama soal anggaran yang selama ini terkesan menjadi rahasia.
Secara terpisah Nurhayati mengaku siap jika dipanggil BK DPR terkait ucapannya. Menurut dia, apa yang disampaikan adalah fakta yang dirasakannya di Banggar."Saya siap dipanggil karena yang saya sampaikan sebagai anggota dewan yang benar itu benar, salah itu salah," katanya.
Dia lalu memaparkan bahwa dalam rapat Banggar dengan Menkeu sudah menyepakati untuk memberikan anggaran kepada 120 daerah tertinggal. Namun belakangan diketahui 120 daerah itu ternyata tidak mendapatkan anggaran yang jumlahnya sekitar Rp40 miliar.
"Yang mengagetkan saat itu keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 25 dari simulasi yang dibuat oleh pemerintah hilang 120 daerah yang seharusnya mendapat dana. Dan keluarnya 120 daerah itu tidak diputuskan resmi dalam Banggar,"ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
