Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Australia tingkatkan hubungan dengan OHCHR

JAKARTA: Pemerintah Australia mengundang Ketua Komisi PBB untuk Hak Azasi Manusia Navy Pillay dalam upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-Hak Azasi Manusia (OHCHR).

JAKARTA: Pemerintah Australia mengundang Ketua Komisi PBB untuk Hak Azasi Manusia Navy Pillay dalam upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-Hak Azasi Manusia (OHCHR).

Kunjungan Pillay merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Australia untuk memperkukuh sistem hak azasi manusia internasional dan untuk memajukan serta melindungi hak-hak azasi pada tingkat internasional, kawasan dan domestik.

Kami bekerja secara aktif mendorong negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan yang terbuka dan transparan serta untuk mengundang para pejabat hak azasi manusia PBB. Kunjungan Ketua Komisi Tinggi memperlihatkan bahwa kami mempraktikkan apa yang kami utarakan, kata Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, hari ini.

Menanggapi laporan media tentang Pillay yang mengkritik kebijakan Australia tentang Penduduk Asli Australia, Dubes Moriarty mengatakan pemerintah Australia bertekad mengejawantahkan pendekatan reformasi positif dalam kiprahnya dengan penduduk asli Australia, dan menjembatani kesenjangan dalam kesempatan dan pencapaian hidup antara penduduk asli dan non-penduduk asli Australia.

Terkait dengan perjanjian Australia baru-baru ini untuk memindahkan pencari suaka yang tiba dengan perahu ke Malaysia, dia mengatakan pengaturan ini konsisten dengan kewajiban internasional Australia sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi.

"Sebagai bagian dari perjanjian ini, Malaysia telah memperlakukan pencari suaka dengan bermartabat dan hormat serta sesuai dengan standar hak-hak azasi manusia. Yang lebih penting lagi, mereka telah sepakat untuk tidak mengirim pengungsi yang tulen kembali ke negara asal mereka di mana mereka menghadapi penganiayaan, yang merupakan inti dari Konvensi Pengungsi itu.

Prestasi signifikan dalam bidang hak azasi membuat Australia memperoleh peringkat pertama dalam skala 1-7 hak politik dan sipil Freedom House; peringkat kedua pada Indeks Pembangunan PBB; dan peringkat kedelapan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu kami lakukan sebelum hak azasi seluruh rakyat Australia terlindungi dengan memadai. Kami memandang semua negara, termasuk Australia, mempunyai tugas untuk melindungi dan memajukan hak azasi secara universal, di dalam dan di luar negeri, kata Moriarty.(er)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Mursito

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper