Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Kanwil Dirjen Pajak Sumut I dan II dengan Komisi C DPRD Sumut, hari ini.
Kekecewaan sejumlah Anggota Komisi C yang hadir dalam rapat tersebut dikarenakan Kakanwil DJP Sumut I Yusri Natar dan Kakanwil Sumut II Harta Indra Tarigan yang tidak mengungkap berapa besaran pajak yang diterima dua kantor tersebut dari wajib pajak.
Dalam paparannya kepada Komisi C, Yusri Natar hanya menerangkan prosedural pemberian pajak oleh WP kemudian bagaimana kemudian uang pajak itu kembali ke daerah Sumut tanpa memberikan rincian besaran angka.
"Kanwil DJP Sumut ini tidak mau transparan soal besar penerimaan pajak di Sumut, terutama terkait wajib pajak perusahaan-perusahaan besar, hotel dan lainnya. Sebagai legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Sumut jadi tidak bisa bekerja maksimal jika tidak ada data seperti ini," ujar anggota komisi C dari Fraksi PAN Muslim Simbolon.
Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan pajak SPT pada 2011 ini berada di bawah 50%. Di Kanwil DJP Sumut I dengan jumlah WP mencapai 500.000 orang, tingkat kepatuhan hanya mencapai 38%. Sementara di Kanwil DJP Sumut II dengan jumlah WP 430.000 orang, tingkat kepatuhan lebih tinggi sedikit yakni 47%.
Kakanwil DJP Sumut II Harta Indra Tarigan mengatakan terjadi tidak harmonisasi antarinstansi sehingga tingkat kepatuhan masih minim.
Hal ini dipersulit lagi dari adanya kendala internal berupa susahnya akses informasi ke sejumlah sumber data, di antaranya akses informasi ke bank, laporan lalu lintas devisa, laporan money laundering, informasi deposito, pemegang kartu kredit, dan akses antardepartemen.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
