JAKARTA: Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengungkapkan pihaknya tetap memperjuangkan sisa 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara menjadi milik Pemda demi kesejahteraan masyarakat NTB. Menurutnya, sejak 2009 pemerintah pusat sudah menjanjikan keseluruhan 31% divestasi saham akan diberikan kepada pemda. Namun saat proses divestasi terakhir 2010 yang 7%, tiba-tiba pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memutuskan akan membelinya melalui Pusat Investasi Pemerintah. "Pemda ingin keseluruhan 31% saham untuk Pemda, tidak terpecah-pecah kepada pemerintah pusat. Dulu ibu Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan) juga mengatakan bahwa ini tidak akan dipecah. Tapi terus terang sekarang kami kaget saat Menkeu yang sekarang bilang akan membeli yang 7%," ujarnya di sela-sela acara Round Table Discussion 'Menyelamatkan Pertambangan Nasional: Kembalikan Hak Kekayaan Daerah' hari ini. Saat ini Pemda NTB bersama pihak swasta nasional, yakni PT Multi Capital (grup Bakrie) memiliki saham NNT sebesar 24%. Dari kepemilikan itu, Pemda NTB telah berhasil menempatkan seorang direktur dan seorang komisaris. "Kalau kita dapat 31% saham, kita bisa punya jatah satu direksi lagi yang akan kita namakan Direktur Kemitraan, yang akan memastikan bahwa kegiatan operasi pertambangan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat NTB melalui pengelolaan CSR perusahan," jelasnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa tujuan pemerintah pusat ikut dalam pengelolaan NNT adalah agar bisa memahami tata kelola dan pelaporan keuangan dari industri ekstraktif. Dengan demikian diharapkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik sehingga bisa mempersiapkan diri untuk melakukan penawaran saham perdana. Namun Zainul menganggap pernyataan yang diutarakan Menkeu aneh dan terkesan hanya mencari-cari alasan. "Alasan Menkeu tidak proporsional, ngga ada ceritanya pemerintah mau anter-anter perusahaan IPO. NNT sendiri sudah siap untuk IPO kok," ujarnya. Selain itu, menurutnya pemerintah pusat sebenarnya sudah cukup mendapat keuntungan dari NNT. Tahun 2010, negara telah menerima Rp5,89 triliun dari pajak dan royalti yang dibayarkan NNT. Dari jumlah itu, pemda hanya menerima 4,57% atau Rp260 miliar. "NTB memiliki kemampuan fiskal terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah pusat tahu itu, lalu kenapa kita tidak difasilitasi kemampuan fiskalnya melalui kepemilikan saham 31%?," ujarnya. Sementara terkait dividen, pemda mendapat total US$4 juta pada tahun 2010 yang masuk struktur APBD, dibagi untuk Provinsi NTB 40%, 40% untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan 20% untuk Kabupaten Sumbawa. Tahun 2011, pemda akan menerima dividen sebesar US$35 juta, yang merupakan bagian 25% dari total US$146,9 juta yang diterima perusahaan patungan, PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Namun, lanjutnya, pada 2011-2013, daerah kembali hanya menerima US$4 juta per tahun, karena laba NNT akan digunakan buat pengembangan proyek eksplorasi kedua, yaitu proyek Elang. Namun Ekonom UGM Anggito Abimanyu yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengingatkan jangan sampai pemda terlena karena diiming-imingi besarnya dividen interim. "Dividennya kan interim, berarti talangan. Uangnya dikasih dulu nanti kalau ada untung, tapi kan kita tidak pernah tahu? Kalau tidak ada untung, jadi utang itu namanya. Jangan sampai itu membuat di kemudian hari menjadi masalah," jelasnya.Zainul sangat menyayangkan Menkeu yang tidak mendengar suara daerah. Ia mengaku sudah dua kali mengirimkan surat resmi kepada Menkeu tapi hingga saat ini tidak ada jawaban. Zainul menegaskan bagi NTB, NNT benar-benar berarti karena dapat membantu perekonomian setempat. "Bagi NTB, Newmont itu satu-satunya perusahaan besar di NTB, berbeda dengan Kalimantan atau daerah lainnya. 33% PDRB NTB disumbang oleh Newmont, artinya ini penting sekali. Masyarakat NTB melihatnya kok ini mau dirampas oleh pusat?," ujarnya. Dia mengakui pemerintah pusat pernah menugaskan PT Antam Tbk untuk bekerjasama dengan daerah. Namun skema yang ditawarkan Antam dirasa sangat tidak menguntungkan bagi NTB, sehingga kerjasama batal dilakukan. (dj)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
