JAKARTA: Bank Dunia akan memberikan hibah US1 juta untuk Indonesia selama 2 tahun terkait dengan upaya persiapan mekanisme pelaporan hingga validasi informasi dalam rangka transparansi di sektor ekstraktif dengan prosedur Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Ridaya Laodengkowe mengatakan Bank Dunia akan memberikan dana itu dalam bentuk hibah yakni Multi Donor Trust Fund. Dana itu diperuntukkan sebagai dana awal bagi negara yang menyiapkan mekanisme pelaporan, terkait dengan informasi pendapatan perusahaan maupun negara di sektor ekstraktif."Dalam tahap awal akan diberikan hibah US1 juta, yakni untuk persiapan mekanisme pelaporan hingga validasi terkait dengan penerapan standar EITI," ujar Ridaya. "Pelaporan adalah informasi dari perusahaan dan pemerintah mengenai pendapatan mereka di sektor ekstraktif."Hal itu disampaikan Ridaya setelah digelarnya diskusi mengenai 'Implementasi EITI di Indonesia' di Jakarta, kemarin. Dalam diskusi tersebut hadir perwakilan Bank Dunia yakni Anwar Ravat (EITI Program Manager), dan David Brown (EITI Senior Advisor).Menurut dia, saat ini Indonesia tengah memasuki proses putaran pelaporan aliran pendapatan yang diterima dari sektor migas dan pertambangan melalui kerangka EITI. Selain itu, sambung Ridaya, upaya itu merupakan amanat Peraturan Presiden No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diterima dari Industri Ekstraktif."Dengan melaksanakan EITI, aliran pendapatan negara yang diterima dari setiap perusahaan hulu migas dan pertambangan akan dibuka, direkonsiliasi oleh auditor independen lalu diumumkan kepada publik," kata Ridaya.EITI adalah inisiatif multi pihak untuk mendorong transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif. Prosedur itu lahir pada Oktober 2002 dan kini beranggotakan 33 negara. Sedangkan PWYP adalah koalisi nasional organisasi masyarakat sipil untuk mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif, dan kini beranggotakan 30 LSM.Frenky Simanjuntak, Manager Economic Department TI Indonesia, mengatakan dana MDTF secara bertahap akan digantikan oleh dana dari anggaran pemerintah. Indonesia, sambungnya, dalam proses pertama tahun awal ini akan menggunakan baik dari MDTF maupun APBN."Peran masyarakat sipil adalah pengawas proses dan memastikan bahwa mekanisme pelaporan berjalan sesuai dengan prinsip EITI," ujar dia. "Kami juga mendorong agar pemerintah konsisten menerapkan prinsip EITI dan juga Perpres Transparansi Pendapatan Negara dari Industri Ektraktif."TI Indonesia, sambungnya, mendorong agar pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan agar ikut dalam proses pelaporan EITI. Organisasi itu menilai selama ini publik memiliki akses minim tentang penerimaan negara dari sektor ektraktif, oleh karena itu EITI merupakan upaya untuk membuka informasi tersebut. (Alp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
