JAKARTA: Kemenpera memperkirakan sekitar 4,8 juta unit rumah baik yang dibangun secara swadaya maupun perumahan formal (rumah sejahtera) sepanjang tahun ini dalam kondisi rusak.Pada saat yang sama, luas kawasan permukiman kumuh diprediksi meningkat 7,04% dibandingkan dengan luas pada 2004 dari sekitar 54.000 hektare menjadi 57.800 ha.Selain itu, Kemenpera mencatat proporsi rumah tangga yang belum mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli masih mencapai 22,06% dari total perumahan.Menpera Suharso Monoarfa mengatakan besarnya masalah perumahan membuat alokasi anggaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan alokasi pada 20052009.Untuk penanganan permukiman kumuh pada 2010, ujarnya, Kemenpera telah mengucurkan anggaran sekitar Rp75 miliar di 20 lokasi. Dana tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp160 miliar atau melonjak 113,33% pada tahun depan."Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan bantuan stimulus fisik, PSU [prasarana, sarana dan utilitas], supervisi, hingga pembentukan tenaga penggerak," jelas Menpera.Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya yang rusak. Namun, mengingat terbatasnya anggaran, pemerintah hanya akan mengalokasikan anggaran tersebut untuk 7.500 unit rumah senilai Rp37,5 miliar pada 2010.Pada tahun depan, pos anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp62,5 miliar untuk meningkatkan kualitas perumahan swadaya sebesar 12.500 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru