Syarief: Setgab tak salahi demokrasi

JAKARTA: Sekretaris Setgab Syarief Hasan mengatakan pihaknya tidak menyalahi demokrasi dan akan tetap utuh hingga 2014 karena tidak ada aspek demokrasi yang dilanggar."Coba tunjukkan di mananya yang menyalahi demokrasi," ujar Syarief di Gedung DPR menjelang
News Editor
News Editor - Bisnis.com 29 Desember 2010  |  07:29 WIB

JAKARTA: Sekretaris Setgab Syarief Hasan mengatakan pihaknya tidak menyalahi demokrasi dan akan tetap utuh hingga 2014 karena tidak ada aspek demokrasi yang dilanggar."Coba tunjukkan di mananya yang menyalahi demokrasi," ujar Syarief di Gedung DPR menjelang rapat internal Partai Demokrat hari ini. Menurut Syarief, yang juga Menteri Koperasi dan UKM tersebut, selain tidak menyalahi demokrasi, Setgab juga tidak melanggar konstitusi karena tidak ada pasal dari konstitusi yang dilanggar.Sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan Setgab telah menyalahi demokrasi karena pembentukan lembaga itu akan menciptakan siapa kawan dan siapa lawan. Padahal, ujarnya, dalam negara demokrasi, hak-hak minoritas harus dihargai oleh kelompok mayoritas.Syarief mengungkapkan sejak didirikan Setgab sudah sepakat untuk saling bertukar pikiran tentang isu-isu staretgis di antara parpol pendukung pemerintah. Namun demikian tidak berarti Setgab dibentuk untuk menyamakan pendapat di antara parpol.Terkait adanya perbedaan pendapat yang tajam hingga ada upaya pembentukan Poros Tengah menyusul adanya suara tidak puas dari PKS dan PPP di dalam Setgab, Syarief mengatakan langkah itu tidak akan terwujud. "Saya yakin Setgab akan tetap solid dan utuh hingga 2014. Tidak mungkin ada Poros Tengah, walaupun ada semangatnya tapi implementasinya gak mungkin," ujarnya. Menurut dia, meski ada pernyataan untuk membentuk Poros Tengah, hal itu hanya riak-riak demokrasi yang ada di Setgab. "Memang ada perbedaan pendapat, itu hal biasa," kata Syarief.Sebelumnya PKS dan PPP mengusulkan agar dibentuk Poros Tengah dengan alasan bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Selain itu, wacana untuk membentuk poros tengah disebabkan PKS dan PPP merasa terpinggirkan karena Partai Demokrat dan Golkar dinilai terlalu mendominasi di Setgab. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top