Anggota DPR perlu laporkan kinerja

JAKARTA: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Irman Putra Sidin menilai penting bagi seluruh anggota parlemen melaporkan kinerja tahunan kepada Setjen DPR untuk dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama di dewan."Kerja
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 Desember 2010  |  13:27 WIB

JAKARTA: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Irman Putra Sidin menilai penting bagi seluruh anggota parlemen melaporkan kinerja tahunan kepada Setjen DPR untuk dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama di dewan."Kerja politik ini kalau tidak dibingkai konstitusi oleh Setjen akan hilang, ini penting sebagai bentuk legitimasi kinerja DPR," ujarnya saat penyerahan laporan pertanggung jawaban kinerja anggota Komisi II Akbar Faisal di Pressroom DPR kemarin.Sehingga, sambungnya, kerja DPR akan kembali pada kinerja masing-masing anggota, bukan fraksi atau parpol yang menaunginya. "Ke depan kalau mayoritas anggota membuat pertanggungjawaban, koalisi dan Setgab jadi tidak penting dalam Tata Negara karena yang menentukan DPR."Sebab selama ini, kinerja parlemen seolah terdistorsi pada fraksi. Padahal di fraksi hanya satu dua orang yang memutuskan dan bekerja. Bila Setjen terus membantu akuntabilitas laporan kinerja akhir tahun maka 10 atau 20 tahun lagi anggota DPR akan semakin berkualitas tanpa harus tergantung pada fraksinya.Kemarin, Anggota Komisi II DPR fraksi Hanura, Akbar Faisal menyerahkan laporan tertulis kinerja tahunan kepada Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Politikus asal Sulsel ini merupakan orang pertama dari 560 legislator yang membuat laporan tertulis tahunan."Bagi saya wajib hukumnya seorang anggota DPR membuat pertanggungjawaban kepada pemilihnya. Pemilih harus tahu apa yang dilakukan wakilnya," ujar Ketua DPP Hanura ini.Dalam laporan tersebut terdokumentasi kinerja Akbar selama di DPR. Berawal dari Komisi V, menjasi Pansus Angket Century, Bamus, dan kini bekerja di Komisi II.Selama satu tahun, Akbar absen 7 kali dari 96 kali rapat selama masa sidang I sampai IV tahun 2009-2010. Selama satu tahun, 8 kali menggelar pertemuan dengan konstituen di tempat berbeda.Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengapresiasi laporan kinerja Akbar dan berharap ini menjadi contoh yang bisa diikuti anggota dewan lainnya. Menurutnya, sejauh ini hanya Akbar yang menyerahkan secara resmi. "Yang lain banyak tapi langsung ke publik." (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top