JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada delapan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hak asasi terhadap warga negara selama 2010.
Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mengatakan sepanjang tahun ini, negara gagal untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kepada warga negara. Padahal situasi tersebut sudah melewati 12 tahun transisi politik, empat kali amandemen konstitusi dan tiga kali Pemilu."Tetapi Indonesia masih diselimuti problem kekerasan dan kegagalan menghukum para pelaku kejahatan tersebut," ujar Haris dalam refleksi akhir tahun persoalan HAM sepanjang 2010 di Jakarta hari ini.Delapan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan tersebut adalah serangan terhadap pekerja HAM dan demokrasi; akuntabilitas polisi yang lemah; perlakuan buruk terhadap tahanan politik; kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi masih terancam; kekerasan di Papua; memperpanjang impunitas atas pelanggaran berat HAM; kebijakan HAM luar negeri yang lebih diprioritaskan; dan reformasi institusi keamanan tidak komprehensif."Justru rasa tidak aman dan tidak ada jaminan disebabkan oleh institusi dan aparat negara. Kepolisian menjadi lembaga yang paling dominan menunjukkan watak kekerasan dan diskriminatif sepanjang 2010," ujar Haris.Kontras juga menilai pemerintahan SBY dan sepanjang 2010 lebih memilih menjaga stabilitas politik koalisinya ketimbang penegakan HAM. Menurut Haris, SBY membiarkan pendekatan keamanan gaya orde baru dan kriminalisasi dalam melihat persoalan aktivitas politik anti pemerintah di Maluku dan Papua. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
