Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JAKARTA: Komisi Yudisial (KY) akan menentukan apakah pemilihan ketua dan wakil ketua lembaga tersebut dilakukan melalui mekanisme tertutup atau terbuka pada hari ini, sementara Koalisi Pemantau Peradilan menginginkan transparansi dalam pemilihan itu.

Sekretaris Jenderal KY Muzayyin Mahbub mengatakan pihaknya hari ini akan mengadakan rapat untuk memilih mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua KY, di antaranya, tentang pilihan keterbukaan pemilihan dan sistem paket atau perorangan.

"Hari ini kami rapat tentang mekanisme pemilihan lebih dulu, jadi belum sampai pada ketua dan wakil ketua. Rapat dipimpin oleh Abbas Said dan Jaja Ahmad Jayus. Kami mengharapkan pada pekan ini sudah terpilih keduanya," ujar Muzayyin kepada pers di Jakarta hari ini.

Dia menuturkan pihaknya sudah menerima usulan dari kalangan masyarakat sipil bahwa sebaiknya mekanisme pemilihan ketua dilakukan terbuka. Menurut Muzayyin, hal tersebut akan disampaikan kepada tujuh komisioner terpilih.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan pentingnya keterbukaan dalam pemilihan adalah agar publik dapat memantau agar tidak terjadinya politisasi dalam proses tersebut. Apalagi, sambungnya, publik setidaknya harus mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap KY dalam masa mendatang.

"Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Proses pemilihan itu harus dapat dipantau oleh publik sehingga dugaan politisasi tidak terjadi dalam proses tersebut," ujar Emerson di Jakarta hari ini. "Para calon komisioner harus menjelaskan visi dan misi mereka."

Dia menuturkan jika pemilihan dilakukan secara tertutup maka publik dapat mencurigai mengapa hal tersebut dilakukan. Sebelumnya, mencuat isu bahwa terjadi praktik suap dalam mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua, namun komisioner baru lembaga tersebut membantahnya.

Koalisi Pemantau Peradilan, yang terdiri dari sejumlah LSM, sebelumnya menyatakan penolakannya terhadap Abbas Said, mantan hakim agung yang kini menjadi salah satu komisoner KY, sebagai calon ketua KY. Organisasi itu menyatakan jika terpilih maka kewenangan lembaga itu untuk mengawasi hakim akan semakin menurun kualitasnya dan hilangnya kepercayaan publik.(yn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Inda Marlina
Editor : Mursito

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper