JAKARTA: Pemberian Integrity Award dari Bank Dunia kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan korupsi PT Bank Century Tbk.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan pemberian tersebut dinilai sebagai penghambat dalam penanganan kasus Bank Century. Hal itu terkait dengan pindahnya Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan RI ke institusi keuangan global tersebut sebagai direktur pelaksana.
"Tentu ini dinilai sebagai penghambat dalam penanganan kasus Bank Century. Sebaiknya Chandra mundur dari pengambil keputusan kasus Bank Century di KPK atau mengembalikan Integrity Award," ujar Emerson di Jakarta hari ini.
KPK sejak 2 tahun lalu melakukan penyelidikan terhadap skandal dana penyelamatan terhadap PT Bank Century sebesar Rp6,7 triliun karena diindikasikan korupsi. Pada April 2010, Sri Mulyani pernah diperiksa oleh tim penyelidik KPK namun dilakukan di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada Mei 2010, Bank Dunia menunjuk mantan pengamat ekonomi itu sebagai managing director.
Emerson menuturkan dengan diterimanya hadiah dari Bank Dunia, publik mengkhawatirkan kasus Bank Century tidak dapat dituntaskan oleh KPK. Oleh karena itu, dia menjelaskan, opsi yang sebaiknya diambil Chandra adalah mengundurkan diri dari pengambil keputusan soal Bank Century atau mengembalikan Integrity Award.
Pertemuan International Corruption Hunters Alliance di Washington D.C pada 6-8 Desember 2010, Bank Dunia memberikan Integrity Award kepada Chandra atas kesungguhan dan integritasnya dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Vice Presiden Bank Dunia, Obiageli Ezekwesili.
Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Addhie Massardi mengatakan empat pimpinan KPK harus menyampaikan sikapnya kepada publik terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Menurut dia, yang harus dijelaskan adalah siapa saja di antara pimpinan tersebut setuju kasus Bank Century ditingkatkan menjadi penyidikan dan siapa yang tidak.
"Salah satu sifat korupsi adalah tidak adanya transparansi. Terkait dengan kasus-kasus yang menyita perhatian publik, maka pimpinan KPK harus secara terbuka menjelaskan siapa saja yang setuju penanganan kasus Bank Century dilanjutkan dan mana yang tidak," ujar Addhie di Jakarta hari ini.
Pemberian hadiah terhadap Chandra, sambungnya, justru membuka mata masyarakat bahwa posisi Chandra sangat penting dalam pengambil keputusan tentang skandal Bank Century. Dia menduga keras pemberian hadiah tersebut dari Bank Dunia, justru berdasarkan rekomendasi dari Sri Mulyani, yang pernah menjadi saksi kasus Bank Century.
Adhie menegaskan masyarakat sipil harus tetap mendesakkan bahwa KPK harus menuntaskan skandal Bank Century pada sisa masa kerja KPK dalam setahun ke depan. Dia juga menyatakan justru KPK tidak berani mengusut kasus-kasus yang menyangkut wilayah kekuasaan.
Di sisi lain, KPK menilai penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ke PT Bank Century Tbk adalah sesuai dengan prosedur.
Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan hasil penelusuran KPK sementara menyatakan bahwa FPJP dan PMS sesuai dengan prosedur. Namun, sambungnya, jika terdapat dugaan suap pada pengambilan kebijakan penyelamatan Bank Century maka menjadi berbeda.
"Itu bisa ditangani. Sementara ya, masih seperti itu. Kecuali nanti ditemukan dugaan kick back pada pengambil kebijakan, baik itu dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan," ujar Jasin beberapa waktu lalu.kepada pers di Jakarta pada Rabu.
Dia menyatakan hasil penelusuran KPK masih menyatakan bahwa upaya penyelamatan Bank Century merupakan langkah untuk menyelamatkan industri perbankan. Jasin menegaskan aturan tersebut diatur dalam UU BI. (msw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
