Jusuf Merukh: Jangan buang waktu percuma!

News Editor | 20 Desember 2010 03:53 WIB

Bisnis Indonesia dalam rangka HUT ke-25 menampilkan sejumlah tokoh bisnis yang inspi ratif. Tulisan kali ini menampilkan Jusuf Merukh, pendiri dan pemi lik PT Merukh Enterprises. Jusuf Merukh, pemilik dan pendiri PT Merukh Enterprises melalui PT Pukuafu Indah, di sela-sela kesibukan mengurusi aktivitas dan sengketa bisnisnya yang melelahkan, dbersedia mengurai banyak hal tentang pengalamannya berbisnis. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana awal mula Anda serius memulai usaha? Bukankah Anda sebelumnya adalah seorang birokrat?

Terhitung sejak 1969, saya sudah banting setir ke pertambangan setelah berkecimpung selama 9 tahun menjadi pegawai negeri. Kala itu Departemen Agraria dibubarkan Presiden Soeharto karena dianggap sarang komunis dan digabung dengan Departemen Dalam Negeri.

Jabatan tertinggi di Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan penggabungan itu Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi. Saya yang sudah menjadi Deputi Menteri Agraria dan Menteri Agraria ad interim. Saya sudah berpangkat F-7, setingkat dengan Jaksa Agung saat itu.

Di samping sebagai staf ahli, saya juga salah satu pimpinan PNI Pusat dan think tank DPP PNI. Pimpinan tertinggi PNI dijabat Ali Sastrowijoyo, mantan perdana menteri. Karena waktu itu sarjana lulusan luar negeri setingkat saya tidak banyak, DPP PNI memutuskan bahwa saya menjadi calon anggota DPR RI nomor urut 1 untuk Pemilu tahun 1970, pemilu pertama di zaman orde baru.

Saya juga menjadi calon nomor urut 1 untuk DPRD DKI Jakarta. Waktu itu boleh rangkap. Amir Machmoed tadinya Pangdam V Jaya diangkat sebagai Mendagri, menjadi atasan saya. Padahal, saat Pak Amir Machmoed masih sebagai Pangdam V Jaya, saya sudah menjadi Deputi Menteri dan Menteri Agraria ad interim dalam Kabinet 100 Menteri, karena menteri saya mendadak meninggal.

Jadi bisa dimengerti kalau Pak Amir tidak suka dengan saya atau dendam dengan saya. Kasarnya dulunya ketemu saya hormat. Pak Amir panggil saya, dan saya diberi ultimatum harus memilih tetap menjadi pegawai negeri atau tetap menjadi calon legislatif.

Saya diberi waktu 1 bulan, tetapi dalam waktu 3 hari saya menghadap Pak Amir. Seingat saya ultimatum itu Senin, saya menghadap Rabu dan menyampaikan bahwa saya memilih partai. Saya taati putusan partai untuk menerima menjadi calon anggota DPR RI dan DPRD DKI Jakarta.

Saat itu juga saya kembalikan mobil dinas menteri dan saya pulang naik bus. Dua hari kemudian, Jumat pagi, saya ditelepon Pak Soejarwo, Menteri Kehutanan yang ketika saya menjadi Deputi Menko Pertanian dan Agraria, beliau Kepala Dinas Kehutanan.

Di Jln Wijaya, rumah menteri, saya menghadap menteri kehutanan jam 10 pagi. Di sana sudah menunggu Kepala Planologi Kehutanan Bogor. Saya diberitahukan Pak Soejarwo, Kepala Planologi diperintahkan membawa peta HPH di antaranya, Halmahera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah.

Semua ada delapan HPH. Saya juga diberi contoh permohonan HPH untuk diisi dan diserahkan kembali besok harinya. Senin pagi saya ditelepon Pak Soejarwo untuk datang ke rumahya kembali. Pak Soejarwo memfasilitasi pertemuan dengan pengusaha Jepang, Mr Otani dan beliau meminta saya bermitra dengan Mr Otani.

Saat itu juga, setelah melihat delapan peta HPH, Mr Otani menandatangani kerja sama dan menyediakan cek US$ 1 juta sebagai tanda jadi. Seluruh pekerjaan dilakukan Mr Otani dan saya hanya menerima royalti.

Kapan mulai masuk ke pertambangan?

Pada 1970, kawan satu kamar di kampus semasa di Texas, Tony Baranco yang bekerja sebagai Direktur Keuangan di AMAX menulis surat pada saya. Surat teman satu kamar itu dipicu oleh kebijakan Pak Harto yang mengundangkan PMA baru yang memperbolehkan perusahaan asing menanamkan modalnya di bidang pertambangan.

Tony katakan pada saya, apakah saya bersedia menjadi mitra AMAX untuk eksploitasi mineral di Indonesia. Saya balas surat Tony, apa itu mineral? Tetapi Tony balas, kau tidak usah mengerti, jawab saja bersedia. Dan saya menyatakan bersedia.

Tim AMAX datang ke Indonesia membawa ahli eksplorasi dipimpin oleh senior geologis Jack Thomson. Mereka sekitar tiga orang menggunakan pesawat Dacota baling-baling satu mesin. Mereka meminta saya mengurus izin survei penerbangan, dari Aceh sampai ke Papua untuk mencari chrom. AMAX saat itu menjadi 80% supplier chrome dunia.

Mereka kesulitan memenuhi permintaan itu karena tambang chrom mereka di Rodecia tidak bisa beroperasi karena perang saudara.

Bagaimana Anda bisa memiliki sangat banyak kuasa pertambangan (KP) sehingga digelari sebagai Raja KP?

Sebagai anggota DPR RI saya dekat dengan Pak Sudomo, Pangkopkamtib saat itu. Kedekatan itu yang mempermudah saya mendapat izin survei penerbangan dari Aceh hingga ke Pa pua. Selama setahun berjalan dan diikuti dengan permohonan kuasa pertambangan (KP) berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 1967.

Ketika itu perusahaan yang saya ajukan sekitar 500 KP, dari Aceh sampai Papua. Biaya yang dikelu arkan tidak sedikit. Saya kor bankan simpanan saya dari royalti hasil kerja sama dengan Mr Otani. Sayang nya, selama setahun itu tidak ada ladang chrom yang poten sial, sehingga AMAX memutuskan keluar dari Indonesia.

Tetapi, lokasi-lokasi tembaga, emas, dan batu bara yang waktu itu tidak menguntungkan untuk diusahakan saya alihkan menjadi KP emas, tembaga, dan batu bara. Sebagai contoh, harga emas saat itu hanya US$100 per troy ons sedangkan biaya produksi US$ 150 per troy ons.

Namun, saya yakin bahwa berbagai penemuan emas, tembaga, dan batu bara itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah mukjizat bagi saya.

Secara umum, bagaimana Anda melihat sektor ini ke depan?

Tidak semua negara seperti Indonesia. Banyak negara lain mengharapkan agar wilayahnya memiliki potensi tambang. Tetapi, kenyataannya hanya Indonesia yang diberi kekayaan alam yang berlimpah ruah. Pertambangan, dimulai dari potensi panas bumi, batu bara, mineral, minyak, dan gas merupakan anugerah yang tak terkira dari Tuhan.

Namun, sayang negara ini seolah-olah tidak menyadari kekayaan alam tersebut. Perekonomian dan pembangunan di Indonesia seharusnya berbasis pertambangan. Potensi lainnya mengikuti dari belakang. Ketika bangsa lain ramai-ramai datang ke Indonesia untuk menggali dan mengambil kekayaan alam itu, Indonesia hanya menonton.

Berikut hanya menikmati sebagian kecil dari anugerah terberi itu. Banyak regulasi pula yang seolah-olah mengabaikan kekayaan alam itu. Bikrokrasi yang berkepanjangan menyebabkan anugerah terberi itu tidak dioptimalkan.

Karena itu pula, bangsa ini telah kehilangan banyak waktu, kesempatan, kekayaan untuk menjadikan bangsa ini kuat, maju, dan sejahtera. Sektor pertambangan harus menjadi lokomotif pembangunan bangsa ke depan. Hanya dengan cara itu, bangsa ini bisa mengejar ketertinggalan.

Karena itu, regulasi dan birokrasi perlu disinergikan agar pertambangan menjadi lokomotif pembangunan. Pemerintah perlu juga beri kesempatan bank-bank dalam negeri membiayai proyek pertambangan, beri kesempatan juga pengusaha nasional menjadi mayoritas, memegang kendali pada proyek pertambangan tertentu.

Pengalaman kontrak karya yang bersifat lex specialist lebih menjamin keberhasilan tambang dengan jaminan kepastian penghasilan negara dan kepastian kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat lingkar tambang. Hanya dengan cara itu, bangsa ini bisa berdaulat atas kekayaan alam dan menggunakan kekayaan alam itu untuk kepentingan nasional.

Secara pribadi, apa kunci sukses Anda?

Secara pribadi, kendati sudah 41 tahun di dunia pertambangan, saya tidak pernah merasa sudah cukup berarti bagi dunia. Hidup adalah pengabdian ke pengabdian, dedikasi ke dedikasi. Bagi saya, itu resep paling mujarab untuk umur panjang.

Pengabdian tidak lepas dari perencanaan hidup. Waktu tidak boleh terbuang percuma. Waktu dan hidup perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga bisa umur panjang.

Kalau kita merasa sudah cukup mengabdi berarti kita tidak lagi diperlukan dunia dan Tuhan. Lantas dunia dan Tuhan akan berkata, untuk apa berlama-lama menahan orang ini?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Rezza Aji Pratama

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top