Audit BPK bisa tunda RUPS Kimia Farma

JAKARTA: Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang rencananya digelar pada 11 Januari 2011 dinilai tidak bisa dilaksanakan karena audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai.Mantan Deputi Menteri
News Editor
News Editor - Bisnis.com 20 Desember 2010  |  11:09 WIB

JAKARTA: Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang rencananya digelar pada 11 Januari 2011 dinilai tidak bisa dilaksanakan karena audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai.Mantan Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa dan Usaha Lainnya Muchayat mengatakan pihaknya mendengar dari Kementerian BUMN bahwa sampai saat ini audit tersebut belum selesai.Dalam RUPS yang dilaksanakan pada Mei 2010 yang saat itu saya pimpin menyebutkan bahwa harus ada audit khusus oleh BPK, dan RUPS selanjutnya bisa dilaksanakan jika audit sudah selesai dan adakeputusan final. Namun saya dapat info bahwa audit khusus sampai saat ini belum rampung, ujarnya har ini.Menurut Muchayat, pihaknya yang mengusulkan dilakukan audit khusus terhadap Kimia Farma karena ada indikasi penyimpangan laporan keuangan untuk tahun buku 2009.Salah satu penyimpangan yang ditemukan Kementerian BUMN adalah adanya beban yang dikeluarkan oleh Kimia Farma untuk membiayai perusahaan yang tidak terkonsolidasi di laporan keuangan.Untuk membuktikan itu, makanya ada audit khusus yang dilakukan oleh BPK. Apakah benar ada masalah dalam laporan keuangan 2009? lanjut Muchayat.Deputi menteri BUMN Bidang Manufaktur dan Industri Strategis Irnanda Laksanawan, yang menaungi kimia Farma tidak berhasil dikonfirmasi.Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Adi Nugroho saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, juga tidak memberikan jawaban.Namun demikian, beberapa waktu lalu dia menyatakan bahwa audit dari BPK telah selesai dan sedang dipelajari oleh Satuan Pengawas Internal.Kimia Farma akan melaksanakan RUPS pada 11 Januari 2011 dengan agenda persetujuan atas laporan keuangan 2009 yang sebelumnya ditolak oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas.Selain itu, RUPS juga mengagendakan pengesahan laporan keuangan 2011 serta penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2009.(api)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top