Produsen rokok gugat pengendalian tembakau

SURABAYA: Berikut sejumlah berita yang menjadi sorotan media nasional dan halaman sispan di Jawa Timur pada 16 Desember 2010, a.l tuntutan konsistensi Bank Jatim pada pembentukannya sebagai Bank Apex dan ribuan rumah yang terancam tergusur akibat pembangunan
Yanto Rachmat Iskandar
Yanto Rachmat Iskandar - Bisnis.com 17 Desember 2010  |  00:35 WIB

SURABAYA: Berikut sejumlah berita yang menjadi sorotan media nasional dan halaman sispan di Jawa Timur pada 16 Desember 2010, a.l tuntutan konsistensi Bank Jatim pada pembentukannya sebagai Bank Apex dan ribuan rumah yang terancam tergusur akibat pembangunan tol tengah Surabaya.

KONSISTENSI APEX:DPD Perbarindo Jatim berharap Bank Jatim bisa meningkatkan pendanaan ke BPR dalam fungsinya sebagai Apex Bank (bank induk) bagi BPR, tidak sebatas terkait bantuan jika BPR mengalami kesulitan likuiditas. Jika BPR yang mengikuti program tersebut mengalami permasalahan terkait dengan mismatched penempatan dana ke masyarakat, maka Bank Jatim akan mengucurkan 10 kali lipat dari dana penempatan BPR. Bank Jatim membebankan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditambah 2%. Sedangkan untuk pendanaan, Bank Jatim memberikannya lewat skema kerja sama dengan mengucurkan lima kali lipat dari dana penempatan BPR, dengan bunga 1,5% di atas SBI. (Bisnis Indonesia Jatim-Bali)

PERUSAHAAN ROKOK RESAH: Kalangan pelaku industri rokok di Jawa Timur meminta diperlakukan adil dan pemerintah konsisten terhadap implementasi roadmap pengendalian dampak tembakau 2000-2020. Sekretaris Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Henry Najoan mengatakan kalangan industri rokok awalnya menilai positif adanya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau. Rokok merupakan sektor industri padat karya dengan jumlah tenaga kerja hingga 600.000 orang, dari jumlah itu 60% berada di Jatim, belum lagi sumbangan cukai dan pajaknya yang mencapai Rp70 triliun per tahun. (Bisnis Indonesia Jatim-Bali)

PIDANAKAN PKL: Pemerintah Kota Surabaya berencana melaporkan pedagang kaki lima ke polisi mulai 2011. Pelaporan dilakukan terhadap mereka yang berdagang di lokasi terlarang, terutama sekitar Keputran dengan kategori tindak pidana ringan. Kepala Satpol PP Surabaya Arief Boediarto mengatakan, PKL di Keputran sudah berkali-kali diingatkan akan ditertibkan. Setelah penertiban massal pada Mei 2010, Satpol sudah dua kali menggusur PKL dari Kayoon sisi selatan menuju Pasar Keputran. Sebanyak 250 anggota Satpol PP Surabaya mengangkut lapak pedagang ke Satpol PP. (KOMPAS Jatim)

DUA HAK ANGKET: DPRD Kota Surabaya tengah menyiapkan dua hak angket yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Lewat hak angket itu, DPRD akan menyelidiki kebijakan terkait pajak reklame dan pengucuran dana proyek hasil Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD. Sejauh ini sudah 34 anggota DPRD yang menandatangani usulan hak angket. Jumlah pengusul lebih banyak dari penggagas interpelasi reklame yang hanya 25 orang. (KOMPAS Jatim)

RIBUAN RUMAH TERGUSUR: Sedikitnya 4.500 rumah tergusur pascapertemuan tertutup antara investor PT Margaraya Jawa Tol dengan DPRD menyetujui pembangunan tol tengah. dengan investor tol tengah, Rabu (15 Desember) malam di DPRD Surabaya. Warga yang tergusur akan dibuatkan apartemen di sekitar tempat tinggal warga sekarang. (Jawa Pos) (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top