Gita Wirjawan: Investasi asing untuk kesejahteraan

LONDON: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Inggris untuk bertemu dengan sejumlah menteri, pengusaha, dan petinggi media yang menjadi tokoh pembentuk opini pasar (leading opinion maker) baik di negara itu maupun
News Editor
News Editor - Bisnis.com 17 Desember 2010  |  13:51 WIB

LONDON: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Inggris untuk bertemu dengan sejumlah menteri, pengusaha, dan petinggi media yang menjadi tokoh pembentuk opini pasar (leading opinion maker) baik di negara itu maupun di tingkat global.

Bagaimana pandangan tokoh di negara itu terhadap Indonesia dan apa hasil pertemuan itu? Berikut petikan wawancara Bisnis di sela-sela kunjungan itu yang digelar 18-20 Oktober 2010 itu.

 

Apa yang ingin Anda capai dalam kunjungan kerja ke Inggris ini?

 

Sejak awal, kami mengambil sikap untuk berkunjung ke London [Inggris], Amerika Serikat, dan negara maju itu cukup sering. Intinya, mengobati persepsi yang selama ini sudah dikembangkan, tetapi tidak terlalu positif tentang Indonesia.

Pasalnya, ada dua kelompok di negara maju yaitu mengetahui Indonesia tetapi berpikirnya tidak positif dan kelompok yang sama sekali tidak mengetahui tentang Indonesia.

Dengan keyakinan penuh jika kita bisa memengaruhi negara-negara maju untuk berpikir secara positif tentang Indonesia, semuanya pasti akan terbawa karena mereka ini adalah leading opinion maker.

Tentu dengan kondisi mereka yang terkena imbas krisis dengan skala yang cukup besar dan memerlukan waktu untuk pulih, saya yakin mereka sudah recovery secara gradual atau mungkin lebih cepat lagi. Kondisi ini positif sekali dalam konteks membawa dananya dan memengaruhi pemodal lain di seluruh dunia untuk bersikap positif terhadap Indonesia.

 

Seperti apa sebenarnya persepsi negatif itu?

 

Indonesia korup, korban banjir, korban tsunami, korban gempa bumi, negara terbelakang, tidak punya gedung tinggi. Kalau Anda ketemu CEO atau direktur di perusahaan besar, mereka itu tidak pernah ke Indonesia sejak 1996-1997. Dan selama ini dijejali informasi yang positif mengenai India, China, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Di sisi lain, dijejali informasi yang kurang positif mengenai Indonesia karena mereka nonton a.l. BBC dan CNN.

Makanya saya ketemu dengan kepala editor Financial Times, BBC, Al Jazeera, CNN untuk mengedukasi mereka bahwa Indonesia sudah berubah secara politik dan ekonomi.

Perekonomian Indonesia itu jauh lebih besar dari Vietnam, Singapura, Malaysia dan masih banyak yang tidak mengetahui bahwa perekonomian Indonesia itu jauh lebih besar dari Singapura.

PDB kita sudah US$700 miliar, Singapura baru US$170 miliar, Vietnam US$86 miliar, Thailand US$280 miliar, Malaysia US$220 miliar. Itu kenyataan. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap Indonesia memang kurang positif.

Sejak krisis keuangan terakhir situasi tidak terobati karena kita tidak melakukan branding dengan skala yang seperti dilakukan Malaysia, Singapura, Thailand, dan India.

 

Apakah pemerintah kita tidak melakukan promosi apapun?

 

Sejak 1998 media internasional hanya menggambarkan Indonesia dengan peristiwa seperti pembakaran bendera di DPR, orang masuk pengadilan karena urusan korupsi, korban tsunami, dan ini berlangsung terus. Sementara kita tidak ada upaya yang secara konsisten untuk mengobati karena adanya keterbatasan anggaran.

Malaysia itu mengeluarkan puluhan juta dolar AS setahun untuk branding Truly Asia, Incredible India, Uniqely Singapore, dan Amazingly Thailand.

 

Bukankah itu tanggung jawab salah satu kementerian?

 

Tidak juga. Kalau di India itu sektor swasta yang garap. Di Malaysia dan Singapura ditangani pemerintah, Thailand gabungan antara government dan sektor swasta. Yang jelas itu membutuhkan dana puluhan juta dolar AS per tahun.

Mereka menggunakan lobbies atau PR dan macam-macam cara lain. Kalau mereka datang ke sini, upayanya konkret untuk mengobati. Bayangkan, CEO-CEO perusahaan di sini berpikir India itu lebih bagus daripada Indonesia. Padahal, saya pernah tinggal di India selama 3 tahun dan saya tahu sendiri keterbatasan negara itu.

 

Upaya branding negara lain seperti apa?

 

Mereka menayangkan branding di televisi global seperti CNN dan CNBC. Kita sudah ada, tetapi masih ecek-ecek, Remarkable Indonesia. Namun, dengan keterbatasan dana apalagi anggaran yang hanya Rp435 miliar tahun depan.

 

Jika memang begitu, kalau para investor itu sekarang datang ke Indonesia, apakah kita siap sediakan infrastruktur, listrik dan lainnya?

 

India dari sisi kebijakan sangat simetris dengan Indonesia, tumpang tindih kerangka regulasi. Mungkin mereka tidak seprogresif negara lain seperti Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. Thailand itu luar biasa sudah bisa memberikan tax holiday sampai dengan 20 tahun. Demikian juga dengan Malaysia dan Singapura.

Saya tinggal di India 3 tahun, begitu sulitnya doing business di India. Pasalnya, memang orang India tidak gampang juga. Ya Anda tahhu sendiri seperti apa.

Mereka berhasil menarik modal dari seluruh dunia karena melakukan branding. Juga memiliki entrepreneurship. Jumlah pengusaha di India lebih banyak dari Indonesia. Jumlah billionaire di India jauh lebih banyak dari di Indonesia. Dengan jaringannya mereka punya perusahaan global seperti Tata Motor sudah mengakuisisi Jaguar.

 

Dengan anggaran terbatas, kita menyiasati upaya membangun branding itu seperti apa?

 

Merangkul korporat. Private sector harus mengambil alih atau ikut terlibat seperti yang sudah dilakukan oleh India. India itu brandingnya kebanyakan dilakukan oleh korporat, bukan pemerintah.

 

Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh korporat di Indonesia bagaimana?

 

Belum ada. Sudah jalan kementerian pariwisata, BKPM, dan perdagangan. Kemendag ada di World Expo Shanghai, Kementerian Pariwisata melalui United in Awakening dan BKPM Remarkable Indonesia. Namun, harus diamalgamasi supaya anggaran Budpar, Perdagangan, dan BKPM dimasukkan satu pot, satu message. Jangan yang satu ke Klaten, satu ke Palu, satu ke Bali.

 

Jadi tujuan utama ketemu media-media asing untuk merestore?

 

Ya. Penyampaian pertama, kita tuh bisa bahasa Inggris, kita punya gedung tinggi. Kita skala perekonomiannya tidak kecil. Kita politiknya sudah stabil. Okelah ada MetroTV, TVOne yang penyampaiannya kadang-kadang politis. Namun, democraticly stabil. Sejak 2008 saja kita masih bisa tumbuh 4,5 % dan kita sudah bisa lakukan penyikapan progresif untuk kepentingan kita memperbaiki iklim investasi.

Kita korupsi masih ada. Korupsi itu tidak overnight. Hong Kong butuh 30 tahun untuk eliminir korupsi. Kita gempa bumi, banjir, masih ada. Tsunami potensinya ada. Namun, begini lho trajectory-nya dan kita alokasikan dari anggaran jumlah yang tidak kecil untuk kegiatan pendidikan. Kita demographic-nya luar biasa. Kita memiliki kemauan untuk memperbaiki diri.

 

Masalah yang menjadi concern utama dari opinion makers asing apa?

 

Kalau investasi itu terkait dengan kepastian hukum, security, dan safety. Mereka menanyakan bagaimana law enforcement. Namun, saya bicara dengan orang yang mau menyikapi Indonesia 5-10 tahun mendatang, bukan 6 bulan ke depan. Kalau 6 bulan ke depan ya sama aja bohong. Mending mereka beli saham aja.

 

BKPM berusaha mengkonsolidasikan strategi dan pendanaan dengan kementerian lain?

 

Kita tidak konsolidasikan. Kita mensosialisasikan kepentingan untuk dilakukannya amalgamasi. Sosialisasi dan sinergi.

 

Sejauh ini sudah seperti apa hasilnya?

 

Ya kita pekalah ada ego sectoral. Namun, saya yakin ini semangat kelembagaan akan berhasil.

 

Dalam negeri juga perlu merangkul korporat nasional dan asing?

 

Mereka [investor asing] juga didayagunakan menjadi duta. Seperti kunjungan saya ke sini untuk ketemu dengan beberapa opinion makers itu direkomendasikan oleh HSBC, Standard-Chartered. Termasuk bertemu dengan ekonom Jim O'Neill yang memprakarsai terminologi BRIC. Kita juga akan ketemu dengan anggota parlemen, dan menteri. Itu semua rekomendasi dari private sector yang sudah investasi di Indonesia dan menikmati return yg luar biasa. Mau gak mau mereka ini duta kitalah.

Dan respons-nya baik sekali. Beberapa parliamentary dan menteri ingin sekali ketemu kita. Yang tadinya tidak mau ketemu. Tadinya, mereka berpikir mendingan ketemu menteri dari Anggola atau Somalia, negara-negara bekas jajahan Inggris saja. Namun, sekarang mereka mau ketemu Indonesia karena Indonesia sudah mulai masuk radar. Dan lebih bagus lagi kalau kita bisa memberikan surprise bahwa Indonesia ini thesis investasinya jauh lebih seksi daripada negara-negara lain yang mereka suka investasikan.

Meski begitu, harus realistis. Mereka ini sedang benjol kena krisis. Mereka sedang dalam tahap pemulihan tetapi saya yakin kalau mereka pulih dengan cara yang baik. Penyikapan fiskal mereka luar biasa untuk mengurangi defisit dan utang. Koalisinya mulai jalan. Kita tunggu saja.

Jika ini [proses pemulihan] sudah terjadi dan persepsi mereka tentang Indonesia jauh lebih positif dari sebelumnya. Ini kuncinya akan membuka pintu arus investasi yang besar sekali.

 

Apa ada keinginan mereka memasukkan Indonesia dalam anggota BRIC menjadi BRIIC?

 

Ini sudah ada penulis-penulis AS yang menulis di Herald Tribune bahwa bukan menambahkan Indonesia tetapi menggantikan Rusia dengan Indonesia. Sudah ada yg berpikir begitu. Lebih baik mereka yang bicara dari pada saya yang omong. Sekarang bagaimana kita bisa memompa mereka dengan pemikiran-pemikiran baru itu.

 

Jika di Eropa dan AS sudah kita rangkul, bagamana dengan kawasan lain seperti Timur Tengah dan Asia Pasifik, apakah anggapan negatif tentang Indonesia sebesar di kedua kawasan itu?

 

Jika AS dan Inggris menyikapi secara positif yang lainnya pasti positif atau akan cair karena ini [AS dan Inggris] itu bebangkot-nya. Ini pemimpin opini dunia. Kalau bebangkotnya sudah melihat Indonesia positif, yang lainnya pasti mengikuti. Saya yakin itu. Namun, jika bebangkotnya ini masih ragu atau masih negatif, mereka tidak akan ikut. Pasalnya, itu sudah menjadi pemikiran alami para investor. Miss Universe sudah mau ke Indonesia, Miss World dan Miss Maluku pasti akan ikut ke Indonesia.

Opini itu penting. Saya bicara dengan angka, dan ada korelasinya. Dari pada bicara di konferensi dengan ratusan orang hadir, yang mungkin bukan desicion maker yang hadir, hanya asisten manager, asisten vice president, makan donat minum kopi, dan beranggapan Indonesia korup seperti dulu. Lebih baik man to man, pintu tertutup dengan pemimpin opini, pemimpin usaha, jauh lebih efektif.

 

Kemana saja yang sudah dilakukan BKPM melalui pendekatan media seperti ini?

 

Kalau saya ke London ke Amerika, ketemu dengan opini maker ketemu media. Saya ketemu dengan economist-nya, chief editor. Seperti Financial Time, pertama kali ketemu mereka, saya dibantai habis. Orangnya kritis dan sinis. Namun, setelah sekian lama dia baru terbuka. Oh ternyata orang Indonesia bisa bicara bahasa Inggris, ternyata cara berpikir orang Indonesia tidak malu-maluin.

Semenjak itu berita mengenai Indonesia berubah positif di Financial Times. Dan kelihatan sekali perubahannya drastis karena biro mereka di Indonesia menerima perintah dari atasan pusat.

 

Tapi bagaimanapun perusahaan-perusahaan di luar negeri juga mengetahui kondisi infrastruktur, listrik yang kerap mengganggu, dan itu masuk radar merekakan?

 

Masuk. Dan itu sangat di luar yuridiksi saya. Perlu koordinasi memang. Ke Priok saja macet. Makanya setiap jualan saya bersikap realistis. Namun, penyikapannya adalah, apakah dalam 5 tahun ke depan Priok itu tetap macet? Tentu tidak. Saya percaya PPP [public private partnership] yang sudah diserahkan ke BKPM akan jalan. Saya percaya pembangunan infrastruktur, listrik, dan jalan, ini tidak besok selesai, tetapi 5 tahun ke depan. Saya kira akan terobati.

 

Lantas apa kiat Anda?

 

Kiat saya hanya PPP. Jika kita sudah sukses mempromosikan PPP, lainnya yang terkait dengan infrastruktur akan jalan. Saya percaya.

 

Untuk menarik investor asing masuk ke infrastruktur ternyata masih banyak masalah seperti pembebasan tanah, perizinan dan sebagainya. Tanggapan Anda?

 

Memang benar pembebasan tanah untuk kepentingan publik, insyaallah akhir tahun selesai, saya optimistis. Masuk ke DPR, kalau tidak bulan ini atau bulan depan. Kedua, mengenai PPP. Ini jelas sekali mengenai penyikapan empat perpres yang tengah direvisi yaitu Perpres 90, 42, 27, dan 13. Apalagi Perpres 13 yang bisa membikin peraturan perlelangan jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk kepentingan implementasi PPP akan jauh lebih baik.

Jika tanah dan PPP ini jalan, akan mengkatalisasi pembangunan infrastruktur ke depan.

 

Apa BKPM memiliki rencana garap PPP di kawasan Indonesia timur?

 

Belum. Kita mulai dengan lima proyek lebih dulu di Umbulan, Kuala Namu, Soekarno Hatta Manggarai, PLTU Jawa Tengah, dan terminal cruise di Ampau. Jika satu dari lima ini selesai, maka akan lebih baik dalam 10 tahun terakhir. Apalagi kalau lima. Target saya, tender dilakukan kuartal I/2011, financial closing kuartal III/2011.

Saya menargetkan lima PPP ini selesai dalam tahun depan, tender dan financial closing. Sementara konstruksinya perlu 2-3 tahun. Jika ini sudah selesai akan memberi chapter baru untuk semangat pembangunan infrastruktur. Jika gagal, ini akan mendefinisikan karier saya.

 

Apa sampai seperti itu? Padahal nilai investasi naik.

 

Saya tidak puas dengan kenaikan [investasi] yang ada. Di buku rapor ini cuma C +, meski kenaikan sudah 55%. Fair saja, target PMA dan PMDN dalam 5 tahun adalah Rp1.500 triliun. Tahun ini, kemungkinan Rp180 triliun sampai Rp200 triliun bisa dapat.

Namun, untuk dapat Rp1.500 triliun, rata-rata per tahun harus Rp300 triliun. Jadi untuk bisa mencapai rata-rata Rp300 triliun per tahun, sementara dari awal mulai dengan Rp180 triliun, berakhir pada 2014 saya harus mencapai Rp550 triliun. Mabukkan. Itu tidak gampang.

Jika tidak ada paradigma out of the box atau game changer, tidak akan tercapai. Nah, yang hanya bisa mencapai itu adalah PPP.

Sementara saya baru omong soal nasionalisme ekonomi saja sudah dihajar kiri kanan.

Saya ini bicara sebagai eks pengusaha nasional. Bagaimana tidak nasionalis. Namun, jika bicara mengenai PNBP senilai Rp10.000 triliun atau Rp2.000 triliun per tahun, saya mungkin satu-satunya menteri yang sudah keliling ke 32 provinsi.

Saya menyaksikan betapa terbelakangnya provinsi-provinsi di luar Jawa, apalagi yang di bagian timur. Ini pemikiran NKRI. Jika tidak ada keterbukaan, bagaimana bisa mendatangkan Rp10.000 triliun.

Secara perhitungan matematis, angka Rp10.000 triliun bisa didapat dari perbankan hanya Rp2.500 triliun, tetapi dengan adanya batasan LLL cuma bisa kasih kredit Rp2 trililun. Jadi bagaimana caranya mendatangkan dana sebesar Rp7.500 triliun? Ya dari luar. Mau tidak mau dari luar. Jika tidak, bagaimana Manokwari, Flores, Mamuju, Morotai, bisa dapat dana.

Bagi saya definisis nasionalisme adalah siapa yang menikmati, bukan siapa yang memiliki. Dan sudah ada instrumen yang memproteksi kepentingan kita yaitu Daftar Negatif Investasi (DNI). Jika ini dijadikan bahan politik bukan arena saya, tetapi kalau bicara ekonomi itu urusan saya.

Saya tidak mempunyai yuridiksi teknis, kebijakan, saya punya keaahlian membawa duit. Silakan di bawah ke daerah. Jika masalah penanaman modal di luar Jawa, mampus kita. Hampir 80% dari realisasi investasi dalam 5 tahun terakhir itu ada di Jawa. Sementara 20% sisanya tidak tersebar yang mayoritas berada di Sumatra dan Kalimantan, bagaimana Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

 

Untuk yang lima proyek PPP itu tidak semua di Jawa?

 

Saya ambil dua dari luar Jawa, Kuala Namu dan Ampau. Umbulan itu dari tahun 1968 tidak kemana-mana. Itu pernah diambil Tommy. Setiap detik 5.000 liter hilang ke laut. Itu sumur terbaik kedua di dunia setelah yang ada di Amerika Selatan.

 

Jika dirinci dari lima PPP itu apa masalahnya?

 

Kalau Kuala Namu itu terkait dengan pertanahan, tetapi UU pertanahan selesai. Kalau Umbulan itu masalah di wali kota. Namun, wali kota sudah menulis surat kalau dia setuju. Untuk Ampau juga tinggal masalah siapa yang memiliki otoritas, Menteri Perhubungan atau Bupati. Kalau Soekarno-Manggarai itu, masalah tanah dan PT Relink, mereka minta diberikan point ekstra. Ini bisa dipertimbangkan. Untuk PLTU Jateng, tidak ada masalah.

 

Apa memang potensi investasi yang menarik asing itu lebih banyak di Jawa?

 

Benar. Seperti jalanan, listrik, pelabuhan, pendidikan, semua di situ. Makanya kembali kepada nasionalis ekonomi. Untung yang kritik itu Sonny Kraf sama Kwik Kian Gie. Memang harus ada keterbukaan, jika tidak jangan bicara target Rp10.000 triliun, turunkan saja Rp4.000 triliun. Namun, kenyataannya para pengusaha nasional yang sudah memegang konsesi jalan tol sejak 1995 tidak pernah membangun. Trans Jawa sepanjang 1.100 km yang terbangun dalam 15 tahun hanya 110 km. Ini tidak terbangun.

Jika ingin bicara nasionalisme jangan untuk kantong sendiri, harus ada semangat kelembagaan.

 

Bagaimana caranya agar investasi itu tidak direcoki oleh para broker?

 

Kemitraan. Begitu. Dana perbankan terbatas. Juga asset dana pension yang sampai US$30 miliar -US$40 miliar hanya bisa ditempatkan ke instrumen dengan durasi 12 bulan ke bawah. Tidak ada yang panjang. Jadi bagaimana bicara mengenai infrastruktur kalau tidak dialihkan. Jadi mau tidak mau dari mana dananya? Ya dari luar berupa FDI. Jadi FDI yang masuk itu dimitrakan dengan pengusaha nasional agar bisa menjadi besar.

Jika tidak didatangkan FDI dari luar, pengusaha lokal yang tidak bisa merangkak akan tetap jalan di tempat terus. Ini harus ada penyikapan structural. Pertama, bagaimana bisa meng-unleash dana pension yang stuck dan juga dana perbankan. Kedua, dana yang masuk dari luar untuk kepentingan kemitraan dengan pengusaha nasional sehingga entrepreneuraship di DN bisa meningkat.

Saya sepakat dengan pendapat bahwa selama ini investasi asing di Indonesia tidak memberikan kesejahteraan. Namun, ini bisa disiasati ke depan agar dana yang masuk bisa membuahkan kesejahteraan bagi masyarakat luas dengan pengalihan teknologi dan kemitraan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor : Rezza Aji Pratama

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top