JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak akan menuruti kehendak Seketariat Gabungan (Setgab) terkait draf RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua harian Sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pemerintah Aburizal Bakrie sebelumnya. Dalam pidato politiknya menjelang Raker Partai Golkar, Ketua umum DPP Partai Golkar itu menyebut Setgab akan satu suara terkait draf RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menegaskan partainya tidak akan asal menuruti kehendak Setgab. Menurut dia masyarakat Yogya akan jadi acuan utama sebagai sikap resmi PKS nantinya.
"Sampai hari ini kita melihat penetapan jalan terbaik dan sudah terbukti dalam perjalanan sejarah. Jangan membuat langkah-langkah yang kontraproduktif bahkan mendorong persoalan kompleks yang multidimensi," kata Mustafa di Gedung DPR hari ini. Dia menegaskan, partai koalisi tidak harus suatu suara dalam pembahasan draf RUU DIY nanti.
PKS, katanya, tetap melihat penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur adalah pilihan terbaik menurut tradisi yang selama ini dijalani di Yogyakarta. "Kita ingin mempelajari betul dan tidak gegabah juga, yang jelas PKS akan sangat mendengar aspirasi di Yogya," sambungnya.
Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan Setgab belum membuat keputusan apa-apa soal Keistimewaan DIY. Menurut dia, pertemun Setgab terkait RUU Keistimewaan DIY tidak mencapai kesepakatan karena lebih banyak mendengar pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi.
Tidak ada itu satu suara. Setgab tidak memutuskan itu. Yang jelas PPP mendukung pola penetapan Sultan sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur, ujarnya. Bahkan sambil bercanda romahurmuziy menyebut PPP adalah singkatan dari Partai Pro Penetapan.
Pada bagian lain Sekretaris Fraksi PPP di DPR tersebut juga meminta pemerintah segera menyatu dengan keinginan masyarakat Yogyakarta dalam memberikan salah satu aspek keistimewaan DIY.
Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa Fraksi PPP mendukung pola penetapan Sultan menjadi gubernur. Salah satunya adalah secara historis Yogyakarta dan Keraton memiliki peran vital dan tak tergantikan dalam eksistensi Republik Indonesia semasa perang kemerdekaan. Dengan demikian, amanat Sultan Hamengkubuwono IX 5 September 1945, kata Romahurmuziy juga harus dimaknai dalam bingkai tata negara Indonesia. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
