JAKARTA: Wacana pemilihan langsung Gubernur Yogyakarta yang dilontarkan pemerintah merupakan pengalihan dari isu-isu besar termasuk kontroversi soal penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau steel.Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD, I Wayan Sudirta Sudirta, menyatakan terlalu rawan bagi pemerintah untuk mengusik keistimewaan Yogyakarta. Namun karena isu semisal Krakatau Steel juga besar maka pemerintah mengambil isu Yogyakarta sebagai upaya pengalihan isu. "Isu ini hanya membuang-buang energi saja, toh nantinya akan ditetapkan juga," ujar Sudirta dalam diskusi soal keistimewaan Yogyakarta di Gedung DPR. Selain Sudirta, turut jadi nara sumber dalam diskusi itu Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dan mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Eddy.Selain itu, menurut Sudirta, kalau masalah Yogyakarta terus diutak-atik maka isu tersebut akan menjadi liar bahkan sampai kepada masalah Undang-Undang Dasar. "Saya punya perkiraan nanti isu ini akan lari ke Undang-undang Dasar karena jauh lebih besar problem bagi Republik Indonesia kalau keistimewaan Yogyakarta diutak-atik," ujarnya.Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo meminta pemerintah segera mengirim draf RUU Keistimewaan Yogyakarta agar tidak terus menjadi polemik. Menurut dia, sudah tidak ada hal baru dari perdebatan itu karena hanya bertumpu pada dua pilihan, yakni pemilihan langsung atau penetapan gubernur DIY.Senada dengan Sudirta, Ganjar juga optimis akhir dari polemik itu akan berakhir pada penetapan gubernur DIY. Lebih jauh dia menegaskan sejak dibicarakan di DPR, mayoritas fraksi juga sudah mendukung penetapan gubernur DIY. (tw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru