Reformasi Kepolisian belum maksimal

JAKARTA: Reformasi birokrasi Kepolisian dianggap belum maksimal yang dapat dilihat dari masih maraknya pungutan liar, kata anggota tim peneliti Kompolnas dari Universitas 11 Maret Aditya Yuli hari ini. "Masih marak pungli [pungutan liar] yang dilakukan
News Editor | 14 Desember 2010 08:27 WIB

JAKARTA: Reformasi birokrasi Kepolisian dianggap belum maksimal yang dapat dilihat dari masih maraknya pungutan liar, kata anggota tim peneliti Kompolnas dari Universitas 11 Maret Aditya Yuli hari ini. "Masih marak pungli [pungutan liar] yang dilakukan anggota Polri mulai dari jalan raya hingga di kantor polisi saat hendak mengurus surat-surat," ujarnya.Reformasi struktural, instrumental dan kultural, katanya, belum sepenuhnya memberi pengaruh positif terhadap potensi, kompetensi dan performa kepolisian.Menurut dia, sebanyak 960 responden dari anggota kepolisian di empat daerah menyatakan pungutan liar dilakukan karena masih kurangnya tingkat kesejahteraan.Sebelumnya pengamat hukum Achmad Rifai mengungkapkan reformasi birokrasi di Polri akan sulit terjadi jika undang-undang kepolisian tak direvisi.Karena selama ini undang-undang kepolisian belum memberikan kesempatan pihak luar melakukan pengawasan. "Polri masih gunakan sistem komando, karena keputusan sepenuhnya di tangan Kapolri ini akan jadikan reformasi birokrasi [Polri] lambat." (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top