Soal DIY, semua terjebak pengangkatan gubernur

JAKARTA: Masalah RUUK DIY sebaiknya tidak hanya fokus pada soal model pengangkatan gubernur dan wagub, tetapi harus memperdalam tata kelola pemerintahan dan kelancaran jalan roda pemerintahan. Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago mengatakan pertentangan
News Editor | 14 Desember 2010 10:58 WIB

JAKARTA: Masalah RUUK DIY sebaiknya tidak hanya fokus pada soal model pengangkatan gubernur dan wagub, tetapi harus memperdalam tata kelola pemerintahan dan kelancaran jalan roda pemerintahan. Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago mengatakan pertentangan sengit antara keraton Yogyakarta dan pemerintah sudah tidak sehat yang hanya berkutat pada persoalan bagaimana menempatkan kekuasaan keraton di pemerintahan.Dalam hal ini, lanjutnya, mestinya yang harus dibahas mendalam itu persoalan pengelolaan pemerintahannya sebagai daerah istimewa yang akan ditetapkan melalui UU."Jangan paksakan dulu pilihan antara cara menetapkan atau memilih. Harusnya bahas dulu tata kelola pemerintahannya. Itu yang tidak dilakukan semua pihak yang ribut saat ini. Pengamatpun mulai tidak fair membicarakan ini yang larut dengan tekanan arus wacana," katanya menjawab Bisnis hari ini.Menurut dia, masalah keistimewaan Yogyakarta harus dibicarakan dengan sehat, tanpa perlu terbawa emosi, mengingat keputusan yang akan diambil merupakan untuk kepentingan jangka panjang.Dalam hal ini, tuturnya, semua pihak jangan terjebak cuma pada isu gubernur dan wakil gubernur yang dinilai telah menimbulkan polarisasi yang tajam antara pemerintah pusat dan keraton Yogyakarta dengan pemerintahan di sana."Semua emosional dan tidak ada yang mengangkat substansi naskah-naskah yang ada. Salah satu ada ada naskah dari DPD. Sejumlah media juga terus menggiring opini soal kursi gubernur yang sudah tidak sehat lagi," ujarnya. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top