Kabar Indonesia: KPK siap usut pemerasan di MK

JAKARTA: Berikut ini adalah ringkasan berita umum utama di sejumlah surat kabar nasional di antaranya KPK siap usut tuntas kasus pemerasan di MK.Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengusut kasus suap atau pemerasan di Mahkamah Konstitusi. "Bila laporannya
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 10 Desember 2010  |  01:16 WIB

JAKARTA: Berikut ini adalah ringkasan berita umum utama di sejumlah surat kabar nasional di antaranya KPK siap usut tuntas kasus pemerasan di MK.Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengusut kasus suap atau pemerasan di Mahkamah Konstitusi. "Bila laporannya ada, tentunya akan ditangani," ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta kemarin. (Koran Tempo)Suhu politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin panas dari hari ke hari. Sejumlah elite Partai Demokrat DIY termasuk Ketua DPD Partai Demokrat DIY Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo mengundurkan diri dari partai tersebut. (Media Indonesia)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan demokrasi bukan sesuatu yang dapat dipaksakan dari luar. Sebaliknya, demokrasi harus ditumbuhkan dari dalam masyarakat itu sendiri atau melalui pemberian kesempatan dan ruang yang lebih luas serta pemberdayaan masyarakat. (Kompas)PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menunggu keputusan tender untuk menguasai mayoritas saham, atau di atas 50% pada salah satu perusahaan telekomunikasi berbasis seluler di Kamboja. (Bisnis Indonesia)PT Bakrie & Brothers Tbk menargetkan penurunan utang sebesar Rp2 triliun tahun ini, dan menerbitkan obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp1,35 triliun pada kuartal pertama tahun depan. (Bisnis Indonesia)IPO global tahun depan diprediksi tetap marak, seperti tahun 2010 yang menurut perhitungan Ernst&Young (EY) nilainya mencapai US$ 300 miliar. Membaiknya pertumbuhan ekonomi, likuiditas yang masih longgar, serta tetap rendahnya suku bunga akan mendorong perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan. (Investor Daily)Penerapan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terancam mundur lagi. Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi energi meminta pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan awal Januari 2011. (Koran Kontan). Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki menilai, telah terjadi pergeseran sifat korupsi di Tanah Air dari fragmentasi ke konsolidasi. Elite politik dan pebisnis menjadi lebih rakus, bagaikan predator bagi masyarakat. (Republika)Polemik pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal 2011 terus bergulir. Selain pengamat mengkhawatirkan munculnya pasar gelap BBM, kalangan elite politik (pejabat negara) sejatinya harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Karena tak sedikit elite politik yang mengaku memperjuangkan rakyat, namun nyatanya ikut menikmati subsidi BBM. (Koran Neraca)Selain minimnya infrastruktur dan kendala birokrasi, penegakan hukum, maraknya korupsi, serta ketidakpastian hukum menjadi faktor-faktor penghambat arus investasi. Untuk itu, diperluka perbaikan faktor-faktor penghambat tersebut terutama tentang ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. (Koran Jakarta)Asia needs to address the issue of gaps in political development among countries in the region, instead of only focusing on economic cooperation, President Susilo Bambang Yudhoyono said. (The Jakarta Post)(yn)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top