Pilkada ulang, suhu Tangsel memanas

xJAKARTA: Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan konflik horizontal antarpendukung calon walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, akan sulit dihindari menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukannya pemilihan
Feri Kristianto | 10 Desember 2010 12:54 WIB

xJAKARTA: Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan konflik horizontal antarpendukung calon walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, akan sulit dihindari menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukannya pemilihan ulang.

"Otomatis akan menimbulkan guncangan politik, akan ada politik pengkubuan yang akan mempengaruhi proses pembangunan," ujar Yunarto kepada Bisnis, hari ini, saat dimintai komentarnya soal keputusan MK tersebut. Sebelumnya KPUD Tangsel memutuskan calon walikota Tangsel Airin Rachmi Diani yang berpasangan dengan Benyamin Davnie menang tipis atas kubu Arsyid dengan selisih suara 1.115. Namun pihak Arsyid yang berpasangan dengan artis Andre Taulani kemudian mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan yang dilakukan pihak Airin hingga keluar keputusan pilkada ulang.Yunarto menilai seharusnya kasus tersebut tidak terjadi kalau pihak Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawasda) benar-benar bekerja mengawasi pelaksanaan pemilu tersebut. Begitu juga dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang harus bertindak netral.Menurut dia, apa yang diputuskan MK merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses pengadilan. Tidak salah MK mengambil keputusan, dan prosedur legal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hanya saja titik lemahnya terletak pada Bawasda dan KPUD yang seharusnya bekerja optimal dan tidak berpihak pada salah satu kandidat, ujar pengamat politik dari Charta Politika tersebut. "Sederhana saja, ini masalah independensi KPUD dalam melakukan tahapan pemilukada dan masalah kemandulan panitia pengawas pemilu," katanya.Yunarto memperkirakan dengan adanya pilkada ulang, selain kian besarnya konflik horizontal di antara pendukung, praktik politik uang juga akan sulit untuk dihindari di antara kubu yang bersaing. Selain itu pemilu ulang tersebut juga akan mengakibatkan besarnya biaya politik dalam bentuk anggaran negara yang dikeluarkan, ujarnya. (ts)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top