5 Pemda di Sumut masuk daftar merah anggaran

MEDAN: Berikut ringkasan berita ekonomi dan umum terbitan lokal dari Medan dan sekitarnya antara lain lima pemerintah daerah di Sumut masuk daftar merah pengelolaan anggaran dan kroni Syamsul Arifin masuk atau duduk dalam posisi penting di BUMN Pemprov
Yusuf Waluyo Jati
Yusuf Waluyo Jati - Bisnis.com 09 Desember 2010  |  02:39 WIB

MEDAN: Berikut ringkasan berita ekonomi dan umum terbitan lokal dari Medan dan sekitarnya antara lain lima pemerintah daerah di Sumut masuk daftar merah pengelolaan anggaran dan kroni Syamsul Arifin masuk atau duduk dalam posisi penting di BUMN Pemprov Sumut.DAFTAR MERAH: Lima pemerintah daerah di Sumatera Utara masuk daftar merah dalam pengelolaan anggaran, sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus yang menonjol.Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan asal Sumut Rudolf M. Pardede mengatakan saat melakukan kunjungan akuntabilitas publik DPD RI menemukan ada lima daerah yang masuk daftar merah dalam pengelolaan anggaran. (MedanBisnis)KEMBAR SIAM MENINGGAL: Setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan, bayi kembar siam dempet perut dan dada akhirnya meninggal dunia.Setelah seminggu mendapatkan perawatan, bayi kembar siam asal Kabupaten Simalungun, Sumut wafat kemarin. "Bayi kembar siam tersebut seyogianya akan dioperasi dan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta," ujar Azwar hakim Lubis, Direktur RSUP Adam Malik Medan, kemarin. (Sinar Indonesia Baru)ANAK JALANAN: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut membantu anak jalanan bersekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemkot Medan yang menyediakan ruang kelas khusus.Ketua KPAID Sumut Zahrin Piliang mengatakan langkah tersebut untuk mengurangi semakin bertambahnya anak jalanan di kota Medan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. "Banyak anak jalanan (anjal) berkeliaran dan menggunakan lem sambil berkejaran di pinggir jalan. Ini sangat membahayakan," ujarnya di Medan, kemarin. (Sumut Pos)PENETAPAN UMP: Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumut harus diterapkan mulai Januari 2011. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sumut Rapotan Tambunan menegaskan tidak ada tawar menawar dalam penerapan UMP. "Harus sudah berjalan mulai Januari 2011. Kami sudah menyurati seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut," ujarnya di Medan kemarin.Berdasarkan SK Gubsu UMP di Sumut pada 2011 sebesar Rp1.035.000 per orang per bulan untuk pekerja lajang.(Waspada)BENDUNGAN RAKSASA: Bendungan raksasa Sei Ular, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut akan menyelamatkan daerah ini sebagai lumbung beras nasional.Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan pembangunan bendungan Sei Ular di daerah ini sudah hampir rampung, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian."Bendungan ini akan menyelamatkan daerah ini sebagai lumbung padi nasional. Semua pihak agar menjaga dan mengurus bendungan raksasa ini," ujarnya di Serdang Bedagai, kemarin.(Analisa)KRONI GUBERNUR: Kroni Syamsul Arifin menempati pos-pos penting di sejumlah perusahaan daerah atau badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD) Pemprov Sumut.Tokoh atau kroni Syamsul Arifin yang masuk dalam pos BUMD a.l. Sulben Siagian (pengawas di PT KIM), Zaidan BS (Pengawas PD Perhotelan Sumut), Zaki Abdullah (badan pengawas PD Aneka Jasa dan Industri), Darwin Nasution (Dirut PT Perkebunan Sunut) yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Syampurno dalam pemilihan gubernur Sumut beberapa tahun lalu. (Tribun Medan) (msw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top