Pengadaan rumah bakal meningkat

BANDUNG: Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman segera disahkan pada 17 Desembar 2010 yang diharapkan bisa mempercepat pengadaan perumahan nasional.
Zufrizal | 08 Desember 2010 11:55 WIB

BANDUNG: Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman segera disahkan pada 17 Desembar 2010 yang diharapkan bisa mempercepat pengadaan perumahan nasional.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan melalui UU itu, kepala daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan menentukan permukiman kumuh dan membangun perumahan vertikal di kawasan tersebut."Kami sedang merancang stimulus untuk peremajaan kawasan kumuh itu, misalnya, bisa berupa dana alokasi khusus kawasan kumuh atau peremajaan kota," katanya di sela-sela peresmian rusunawa Unpas di Bandung, hari ini.Dia mengatakan pemerintah masih terus memikirkan pola intervensi produksi perumahan untuk meningkatkan ketersediaan hunian sekaligus mengurangi backlog (kekurangan ketersedian rumah).Pasalnya, lanjut Suharso, kemampuan produksi rumah saat ini hanya sekitar 200.000 unit per tahun, atau di bawah kebutuhan yang mencapai 700.000 unit per tahuh."Idealnya produksi rumah bisa mencapai 1 juta per unit agar pemenuhan tercapai dan angka backlog berkurang," katanya.Dia mengatakan dengan adanya UU tersebut, masyarakat harus mau diremajakan karena langkah yang diambil pemkab/pemkot dilindungi oleh undang-undang.Nantinya, lanjut Suharso, peremajaan kawasan kumuh dengan bangunan vertikal bisa melalui pola public private partnership agar keterlibatan masyarakat pemilik tanah tetap terjaga."Namun kepemilikan tanah harus sah dan sesuai dengan tata ruang daerah," katanya.Dia mengemukakan produksi rumah pada tahun depan diharapkan juga bisa terbantu melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini masih belum tergunakan dengan optimal.Menurut dia, karena skema baru, serapan rumah tapak sederhana pada tahun ini baru 20.000 unit dari target sekitar 100.000 unit."Unitnya ada, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur karena ini merupakan pola baru," katanya.Dia mengatakan saat ini sudah ada dua bank yang menggunakan FLPP dengan target pembiayaan hingga akhir tahun ini sebesar Rp1 triliun. (zuf)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup