Asia Timur agar bentuk kurs regional

JAKARTA: Negara-negara di Asia Timur disarankan membentuk kerjasama kurs regional untuk mendorong perdagangan, investasi, dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.Bank Pembangunan Asia (ADB), dalam laporan Asia Economic Monitor edisi
News Editor
News Editor - Bisnis.com 07 Desember 2010  |  12:05 WIB

JAKARTA: Negara-negara di Asia Timur disarankan membentuk kerjasama kurs regional untuk mendorong perdagangan, investasi, dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.Bank Pembangunan Asia (ADB), dalam laporan Asia Economic Monitor edisi Desember 2010, menyatakan setelah krisis keuangan global 2007-2008, nilai tukar di Asia Timur makin mengalami dispersi. Kondisi ini bisa makin memengaruhi ekspansi perdagangan intrakawasan."Ketergantungan sektor perdagangan dan keuangan di kawasan yang makin meningkat, dan kian menguatnya efek spill-over dan penularan menjadikan kerjasama kurs regional itu perlu dilakukan," tulis laporan itu, hari ini.Negara-negara Asia Timur yang menjadi tinjauan di laporan setebal 60 halaman tersebut meliputi 10 negara anggota Asean, ditambah China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan.Menurut ADB, ada tiga opsi yang dapat diambil dalam kerjasama nilai tukar, yaitu membentuk kesepakatan stabilisasi nilai tukar, mematok nilai mata uang ke dalam keranjang sekumpulan mata uang atau antara mata uang negara yang satu dengan negara lainnya, atau mengadopsi mata uang bersama dan membentuk suatu sistem moneter bersama."Pendekatan kerjasama kurs di kawasan ini bisa dimulai dengan acuan informal atau zona pemantauan untuk nilai tukar regional guna mengurangi variabilitas kurs dari waktu ke waktu. Acuan mata uang harus berasal dari luar kawasan, sedangkan zona pemantauan harus cukup luas agar memungkinkan sejumlah fleksibilitas di kawasan."Di laporan itu, bank pembangunan yang berbasis di Manila itu mengingatkan tantangan bagi Asia Timur adalah menerapkan kebijakan nasional yang mampu mengubah pemulihan ekonomi yang cepat di kawasan tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.Risiko yang mungkin timbul diyakini lebih tinggi dari perkiraan 6 bulan lalu. Tantangan kebijakan yang berasal dari lambatnya pemulihan di negara-negara ekonomi maju, arus modal masuk, inflasi dan gelembung harga berpontensi menimbulkan ketidakstabilan dan proteksionisme.Persoalan kurs dan ketidakseimbangan dagang hingga kini memang belum reda. Bloomberg mencatat mata uang di Asia, kecuali dolar Hong Kong, telah menguat di kisaran 1,7%-11,5% terhadap dolar AS pada tahun ini.Sejumlah pemerintah di Asia hingga Amerika Latin telah menyalahkan kebijakan quantitative easing putaran kedua sebesar US$600 miliar oleh bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) karena bisa makin memicu capital inflow dan memperparah penguatan mata uang di negara berkembang.Awal pekan ini, Chairperson Federal Reserve Ben S. Bernanke bahkan mensinyalkan pihaknya akan menambah pembelian surat utang pemerintah lebih dari US$600 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam.Dalam program bertajuk '60 Minutes' yang disiarkan stasiun CBS, Bernanke menilai berbagai upaya yang telah ditempuh The Fed untuk mempercepat pemulihan masih lemah, karena hanya 39.000 lapangan pekerjaaan yang dapat tercipta selama November. Angka pengangguran pada bulan itu meningkat hingga 9,8%, tertinggi sejak April."Dengan upaya yang dilakukan saat ini, bisa memerlukan 4 hingga 5 tahun untuk mengembalikan angka pengangguran ke kisaran 5%-6%. Pembelian obligasi negara yang lebih besar dari rencana sangat dimungkinkan, bergantung pada efektivitasnya dan outlook inflasi dan ekonomi," jelasnya.Di lain sisi, China juga masih enggan mengakselerasi penguatan yuan. Berdasarkan nilai tengah estimasi 29 analis yang disurvey Bloomberg, bank sentral China (Peoples Bank of China/PBOC) diperkirakan terus menginjeksikan likuiditas sehingga suplai uang meningkat hingga 19% pada November (year-on-year).Senat AS diketahui berencana meloloskan regulasi yang akan memaksa China memperbesar skala penguatan yuan, sebelum Presiden Hu Jintao melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington DC pada bulan depan.Regulasi serupa telah diloloskan Parlemen AS beberapa bulan lalu. Mengacu data Kementerian Perdagangan AS, China membukukan surplus dagang US$201 miliar dari AS selama 9 bulan pertama tahun ini, lebih tinggi dari defisit dagang yang dialami AS dengan tujuh mitra dagangnya. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top