DPR ingatkan transparansi kredit subsidi rumah

JAKARTA: Bank penyalur subsidi perumahan pola baru dalam FLPP bisa dicoret dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) apabila diketahui tidak transparan menyalurkan KPR subsidi rumah sejahtera mulai 2011.
Heri Faisal | 05 Desember 2010 10:36 WIB

JAKARTA: Bank penyalur subsidi perumahan pola baru dalam FLPP bisa dicoret dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) apabila diketahui tidak transparan menyalurkan KPR subsidi rumah sejahtera mulai 2011.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Muhidin M. Said menyatakan kebijakan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) digulirkan agar pemerintah memiliki kekuatan dalam mendorong persentase bunga komersial berada di bawah suku bunga komersial.Karena itu, kebijakan FLPP sekaligus berupaya mendorong bank-bank nasional bereputasi baik melakukan pengelolaan kredit KPR melalui skim pembiayaan yang kompetititif."Kalau sejumlah bank penyalur FLPP sudah menempatkan dananya, tapi tak disalurkan dengan semestinya berdasarkan prosedur yang baku, DPR akan meminta menteri yang bersangkutan mem-blacklist dan menarik seluruh dana FLPP yang sempat dikucurkan dari bank tersebut," kata Muhidin hari ini.Sebaliknya, jika terdapat bank pelaksana yang terbukti berkomitmen menyalurkan dana FLPP dengan baik dan transparan, pemerintah selayaknya memberikan reward."Reward [penghargaan] itu bisa berbentuk insentif. Saya minta Menpera [Suharso Monoarfa] memperhatikan track record [jejak rekam] bank penyalur. Berkaitan dengan hal ini, kami akan minta menteri memberikan penjelasan mengenai bank-bank penyalur FLPP ini," kata Muhidin.Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberi sinyal akan ada sekitar enam bank yang bergabung dalam skim pembiayaan baru perumahan dalam FLPP mulai tahun ini.Keenam bank tersebut tiga di antaranya berstatus BUMN yakni PT Bank Negara Indonesia unit Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) unit konvensional dan Syariah, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan tiga bank berstatus BUMD yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat dan Bank DKI.Asisten Bidang Investasi Deputi Pembiayaan Kemenpera Didik Sunardi mengungkapkan sejak FLPP digulirkan pada 1 Oktober 2010, Kemenpera sudah merintis kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT BNI Syariah."Namun, cuma BTN yang berjalan paling optimal sedangkan PT Bank Sumut sudah menyatakan minat, tapi masih mereka pelajari," terangnya. (tw)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup