Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua DPP Demokrat : Kalau Mau Mewah Jadi Lawyer, Bukan di BUMN Milik Rakyat

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menantang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengeluarkan kebijakan terkait petinggi perusahaan plat merah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir aat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)./Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir aat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menantang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengeluarkan kebijakan terkait petinggi perusahaan plat merah.

Kebijakan itu adalah melarang petinggi BUMN untuk menunjukan hobi-hobi mewah di hadapan publik. Pasalnya, kata Jansen, Erick sempat berang lantaran ada direksi BUMN yang makan di restoran mahal.

"Saya membaca kemarin, Direksi BUMN makan di restoran mahal aja Erick Tohir marah. Sekalian buat jadi kebijakan. Agar Direksi BUMN ini tidak lagi 'show' hobi-hobi mewah di ruang publik," kata Jansen dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2019).

Jansen mengatakan direksi BUMN tidak selayaknya menunjukan kemewahan di ruang publik.

Menurut dia, bila ingin bermewah-mewah, para direksi BUMN seharusnya alih-profesi saja menjadi pengusaha di perusahaan swasta atau menjadi pengacara.

"Kalau mau mewah ya jadi lawyer atau kerja di perusahaan sendiri. Bukan di BUMN yang milik rakyat!" Kata Jansen.

Menurut Jansen tanpa kebijakan seperti itu, visi Erick untuk bersih-bersih BUMN hanyalah ucapan manis. "Sampai saat ini saya masih percaya mas Erick tepat dipilih pak Jokowi jadi Menteri BUMN. Kami tunggu gebrakannya mas," katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau biasa disapa Ari Ashkara karena keterlibatannya dalam kasus penyelundupan komponen moge Harley-Davidson.

Keputusan ini diambil setelah penyelidikan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh komite audit perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris Garuda juga telah mengirim surat kepada dirinya yang menekankan Integritas dan good corporate governance yang harus dilaksanakan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper