Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Timses Prabowo-Sandi Yakin HAM Tak Jadi Isu Seksi di Pilpres 2019

Badan Pemengangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakin masalah hak asasi manusia tidak akan menjadi isu seksi bagi peserta pemilihan presiden 2019.
Calon Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan undian nomor urut untuk Pilpres 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Willy Kurniawan
Calon Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan undian nomor urut untuk Pilpres 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Willy Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemengangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakin masalah hak asasi manusia tidak akan menjadi isu seksi bagi peserta pemilihan presiden 2019.

Juru Kampanye Nasional Badan Pemengangan Nasional (BPN) Rachland Nashidik mengatakan bahwa baik calon presiden Joko Widodo maupun Prabowo memiliki catatan kurang baik dalm isu hak asasi manusia (HAM).

“Masa lalunya [Jokowi] juga tidak bagus dalam kontek perlindungan HAM. Jadi pertandingan mendatang itu ya isu HAM akan berada di pinggir,” katanya di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Rachland mencontohkan bagaimana Pemerintahan Jokowi dengan gampangnya membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia tanpa proses pengadilan. Selain itu juga ada kasus penyiraman air keras kepada Kasatgas Direktorat Penyidikan Kedeputian Bidang Penindakan KPK Novel Baswedan yang sampai saat ini belum mendapat titik terang.

Oleh karena itu, cara menghukum kinerja yang buruk pemerintahan Jokowi adalah dengan tidak memilihnya lagi di pilpres 2019.

“Pertanyaannya kemudian apa Pak Prabowo akan lebih baik? Ya belum tentu. Prabowo kalau ternyata tidak baik, ya kita hukum lagi dong 2024 nanti kita turunin,” ucap Rachland.

Berdasarkan data indeks negara hukum yang dikumpulkan Indonesian Legal Roundtable (ILR), sejak tahun 2012-2017, ada penurunan nilai prinsip hak asasi manusia (HAM) di masa Jokowi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ini terlihat pada 2012 HAM dalam indeks negara hukum Indonesia sebesar 5,74. Tahun sebelumnya turun menjadi 5,4 dan akhir masa pemerintahan SBY anjlok ke 4,15.

Sementara itu tahun pertama Jokowi pada 2015 makin turun menjadi 3,82. Presiden mulai memperbaiki kinerja dalam HAM menjadi 4,25 dan 2017 kembali naik menjadi 4,51.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper