Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kubu Jokowi-Ma’ruf Amin Minta terus Diingatkan soal HAM

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dipastikan tidak akan terlalui menyoroti isu hak asasi manusia selama kampanye.
Calon presiden petahana Joko Widodo (kedua kiri) bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airangga Hartarto (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) berdoa sebelum berangkat menuju KPU di Jakarta, Jumat (10/8/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Calon presiden petahana Joko Widodo (kedua kiri) bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airangga Hartarto (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) berdoa sebelum berangkat menuju KPU di Jakarta, Jumat (10/8/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dipastikan tidak akan terlalui menyoroti isu hak asasi manusia selama kampanye.

Anggota Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Surya Tjandra mengatakan bidang hak asasi manusia (HAM) tidak mendapat tempat yang penting jika dibandingkan dengan ekonomi dan budaya.

“Tapi harus ada yang bersuara. saya kira pada titik ini butuh partisipasi masyarakat yang lebih banyak. jadi harus buat ini menjadi isu politik. karena logika politik kan butuh masukan. Saya kira sudah ada upaya. Dari segi normatif Jokowi lebih banyak dibanding Prabowo kata disebut dlm visi misi,” katanya di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Surya menjelaskan bahwa peran masyarakat penting untuk mengingatkan presiden dan partai pendukung agar direspon.

Tim pengusung Jokowi-Ma’ruf pun bakal terus membuat narasi agar isu ini terus digaungkan meski butuh strategi. Hal ini karena dalam politik butuh lobi-lobi agar bisa mencapai kesepakatan.

“Bagi saya wakil itu tidak cuma hanya di tim Jokowi saja tapi juga Prabowo dibutuhkan. Karena pilihannya cuma dua dan salah satu dari mereka bakal jadi presiden, mereka harus diingatkan,” ucapnya.

Berdasarkan data indeks negara hukum yang dikumpulkan Indonesian Legal Roundtable (ILR), sejak tahun 2012-2017 ada penurunan nilai prinsip hak asasi manusia (HAM) di masa Jokowi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ini terlihat pada 2012 HAM dalam indeks negara hukum Indonesia sebesar 5,74. Tahun sebelumnya turun menjadi 5,4 dan akhir masa pemerintahan SBY anjlok ke 4,15.

Sementara itu tahun pertama Jokowi pada 2015 makin turun menjadi 3,82. Presiden mulai memperbaiki kinerja dalam HAM menjadi 4,25 dan 2017 kembali naik menjadi 4,51.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper