Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Wiranto Usul UU Penyiaran Direvisi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyarankan agar Undang-undang nomor 32/2002 tentang penyiaran segera diperbarui.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. JIBI/BISNIS/Jaffry Prabu Prakoso
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. JIBI/BISNIS/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyarankan agar Undang-undang nomor 32/2002 tentang penyiaran segera diperbarui.

Wiranto mengatakan bahwa UU tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

“Undang-undang itu mengatur kehidupan masyarakat, tapi ketika masyarakat telah berubah dengan cepat terutama perubahan telekomunikasi, digital misalnya, maka undang-undang harus diubah dan direvisi,” katanya di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Oleh karena itu, Wiranto mendorong agar anggota Komisi I DPR RI yang mewadahi komunikasi agar menyusun dan membuat rancangan UU baru. Menurutnya, jika peraturan tidak menyesuaikan dinamika masyarakat, maka tidak ada gunanya untuk menata masyarakat.

“Akan berbahaya sekali karena keteraturan tidakk bisa dijamin,” ucapnya.

Dalam konsep UU penyiaran yang baru, terang Wiranto, disarankan juga mengatur soal televisi digital. Dia memprediksi bahwa saluran analog tidak akan digunakan lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper