Bisnis.com, BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait temuan sebuah lembaga survei mengenai 19,4% Pegawai Negeri Sipil yang menolak paham Pancasila.
Syafruddin mengatakan temuan tersebut bukanlah sebuah survei resmi yang dilakukan pemerintah sehingga pihaknya memerlukan waktu untuk memverifikasi data-datanya.
"BKN [Badan Kepegawaian Nasional] punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kita boleh mempercayai itu. Tapi jangan terlalu meyakini karena itu lembaga luar," ucapnya di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).
Berdasarkan hasil survei Alvara Research yang dilakukan di enam kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sekitar 19,4% terindikasi anti-Pancasila.
Survei yang dilakukan sejak 10 September sampai 5 Oktober 2017 ini mengambil 1.200 responden dari kalangan PNS, swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentang usia 25 tahun-40 tahun.
"Walaupun itu kementerian dalam negeri mengekspos [survei itu] tapi evaluasi yang dilakukan inspektorat belum. Pemerintah tingkat I dan II akan lakukan itu. Kita akan perintahkan itu. Kita akan bikin surat edaran," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel