Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Amnesti Internasional Cabut Gelar Aung San Suu Kyi

Amnesti Internasional akhirnya mencabut gelar sebagai duta hati murani yang pernah dianugerahkan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.
Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara di sebuah sesi di World Economic Forum on Asean di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9)./Reuters-Kham
Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara di sebuah sesi di World Economic Forum on Asean di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9)./Reuters-Kham

Bisnis.com, JAKARTA - Amnesti Internasional akhirnya mencabut gelar sebagai duta hati murani yang pernah dianugerahkan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. 

Gelar itu dicabut, karena Suu Kyi dianggap telah membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di London itu menegaskan gelar atas penghargaan HAM tertinggi tersebut diberikan pada tahun 2009. Ketika itu Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah rezim militer di negaranya.

"Hari ini kami cemas bahwa Anda (Suu Kyi) tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela HAM," ujar Kepala Amnesti Ineternasional Kumi Naidoo seperti dikutip CNN.com, Selasa (13/11/2018).

Amnesti Internasional mengaku telah mengirimkan surat kepada Suu Kyi pada Minggu (11/11/2018). Akan tetapi, Suu Kyi tidak juga merespons hal itu kepada publik.

Sebelumnya, US Holocaust Memorial Museum mengumumkan telah mencabut Wiesel Award yang mereka berikan kepada Suu Kyi tahun 2012 .

Suu Kyi juga sudah kehilangan penghargaan Freedom of the City of Oxford, yang diberikan kepadanya 1997 lalu atas "oposisi terhadap opresi dan kepemimpinan militer di Burma."

Suu Kyi menempuh pendidikan di St Hugh's College di Oxford University. Namun, fotonya di kampus itu pun sudah dicabut.   Kendati demikian, panitia Nobel Perdamaian Norwegia memastikan penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi tidak akan dicabut, meski tim pencari fakta independen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut militer negeri itu melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Penyelidik PBB menyatakan tentara Myanmar melakukan pembantaian dan pemerkosaan beramai-ramai, dengan tujuan pemusnahan etnis. Tim pencari fakta PBB juga menyebut bahwa panglima tertinggi serta lima jenderal negara itu seharusnya dituntut atas kejahatan berat di bawah hukum internasional.
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper