Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Australia Sebut Serangan 'Lone Wolf' Sulit Dicegah

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menyebut upaya pencegahan serangan tunggal atau 'lone wolf' seperti yang terjadi di Melbourne Jumat (9/11/2018) lalu akan sulit meski keamanan ditingkatkan.
Bunga bela sungkawa untuk Sisto Malaspina di depan Melbourne's Pellegrini's Cafe, sehari setelah serangan yang polisi sebut sebagai aksi teroris di central Melbourne, Australia, November 10, 2018. Picture taken November 10, 2018./Reuters-James Ross
Bunga bela sungkawa untuk Sisto Malaspina di depan Melbourne's Pellegrini's Cafe, sehari setelah serangan yang polisi sebut sebagai aksi teroris di central Melbourne, Australia, November 10, 2018. Picture taken November 10, 2018./Reuters-James Ross

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menyebut upaya pencegahan serangan tunggal atau 'lone wolf' seperti yang terjadi di Melbourne Jumat (9/11/2018) lalu akan sulit meski keamanan ditingkatkan.

"Anda akan menjadi sasaran yang empuk di lokasi berkumpulnya massa seperti pusat perbelanjaan dan mal. Dalam kondisi ketika tingkat keamanan tidak canggih, akan sangat sulit mengantisipasi dan menghentikan orang yang membawa pisau atau tabung gas, kecuali Anda punya bukti langsung untuk menghentikannya," kata Dutton kepada radio Australian Broadcasting Corporation (ABC) dilansir dari Channel News Asia pada Senin (12/11/2018).

Seorang pria keturunan Somalia pada Jumat (9/11/2018) pekan lalu melakukan serangan di pusat kota Melbourne dengan menikam sejumlah orang usai sebelumnya menyulut api pada sebuah truk bermuatan tabung gas. Serangannya memakan 3 korban dan 1 di antaranya tewas.

Pelaku yang tewas setelah menerima tembakan timah panas dari polisi adalah Khalif Shire Ali , 30 tahun. Ia disinyalir melakukan serangan setelah terpapar propaganda ISIS.

Selain itu, Dutton juga menyampaikan bahwa pemerintah Australia saat ini menghadapi tantangan persebaran paham radikalisme dengan menggunakan aplikasi pesan yang terenkripsi.

Awal tahun 2018, parlemen Australia mengusulkan aturan yang mengharuskan perusahaan teknologi seperti Facebook dan Apple menyediakan akses pada data enkripsi rahasia yang terkait pada aktivitas ilegal yang mencurigakan.

Selasa (6/11/2018) pekan lalu saat mengunjungi Indonesia untuk memimpin Sub Regional Meeting on Counter Terrorism bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Dutton juga mengakui bahwa Australia tengah mengalami tantangan dalam mencegah pencegahan aksi terorisme, terutama melalui media sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper