Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat : Heboh Dana Kelurahan Karena Momen Politik

Munculnya kontroversi soal dana kelurahan di antara elite politik tidak terlepas dari berdekatannya pengucuran dana tersebut dengan momentum politik Pilpres 2019.
Duit/Antara-Akbar Nugroho Gumay
Duit/Antara-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA—Munculnya kontroversi soal dana kelurahan di antara elite politik tidak terlepas dari berdekatannya pengucuran dana tersebut dengan momentum politik Pilpres 2019.

Demikian dikemukakan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting‎ Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (24/10).

Menurutnya, terkait momentum politik tentu pemerintah tidak dengan mudah bisa membantah tuduhan adanya motif politik dibalik kebijakan populis tersebut.

“Kekhawatiran bukan pada substansi kebijakanya, tetapi karena ada kekhawatiran akan insentif politik elektoral yang akan didapatkan oleh pemerintah sebagai bonus,” ujar Pangi.

Akan tetapi, pada prinsipnya pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari kalangan oposisi tersebut, katanya.

"Santai saja dengan tuduhan tersebut. Tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.

Dia menilai‎ penggelontoran dana desa dan pemerintahan kelurahan adalah bukti kedaulatan rakyat. Pemerintah tak ingin ada kesenjangan dan diskriminasi antara desa dan kota.

Hal itu karena masyarakat miskin tidak hanya ada di desa tetapi kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan lewat penggelontoran anggaran dana kelurahan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubung-hubungkan dengan agenda politik.

"Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan (dana) untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran," kata Presiden Joko Widodo pada Selasa, (23/10).

Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah untuk warga Jakarta Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper