Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang disinyalir memiliki potensi pencurian suara yang lebih besar karena waktu yang dihabiskan lebih lama daripada pemilu sebelumnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, selama proses Pemilu Serentak 2019 mendatang, waktu yang dihabiskan dari mulai proses pemungutan suara sampai dengan pemindahan hasil ke formulir C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan memakan waktu 16,5 jam.
Pasalnya, proses yang akan dilalui pemilih adalah secara serentak memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden. Totalnya, akan ada 5 kertas suara dengan lima kotak.
Ada pun penghitungan pertama adalah surat suara Presiden, lalu DPR, lalu DPD RI, lalu DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Titi memprediksi tingkat kehati-hatian dan pengawasan tertinggi akan terjadi hanya saat penghitungan surat suara Presiden.
“Proses hitung TPS itu 16,5 jam hanya pemugutan suara dan penghitungan belum pindahin ke formulir yang merupakan prosedur wajib. Hasilnya kan harus ditulis dalam formulir C1. Jadi bagi yang tidak sabar tingkat pemantauan untuk DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi ini bisa lebih kecil, kecurangannya bisa lebih besar,” tutur Titi di JSC EV Hive, Senin (22/10/2018).
Titi pun mendorong masyarakat untuk mau memotret dokumen C1 Plano, atau dokumen C1 rekapan dari hasil penghitungan penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, masyarakat diperkenankan untuk memotret hasil C1 itu ke akun publik masing-masing. Dengan demikian, para pengawas Pemilu bisa melakukan tracking atas 805.602 TPS. Sebab, daftar pemilih tetap (DPT) juga masih akan berubah.
Sebagai rekayasa, menurut Titi, Pemilu Serentak kali ini bisa sangat menguras energi pemilih. Misalnya saja, pemilih mungkin membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencoblos. Sementara, untuk memilih caleg ada 160 kandidat yang sangat membingungkan apalagi jika pemilih tidak mengenal rekam jejaknya.
“Itu bisa jadi ada tiga menit pemilih hanya bengong untuk berpikir mau memilih yang mana,” terang Titi.
Ada pun beberapa aturan baru adalah di dalam TPS nantinya tidak boleh lebih dari 300 orang. Ada pun petugas KPPS 7 orang, dan pengawas dari Bawaslu ada 1 orang per TPS.
Titi menambahkan, bahwa invalid votes pada 2009 mencapai 14% dari total suara, dan 2014 angka itu sudah menurun. Meskipun begitu, menurut Titi terkait tingkat partisipasi pemilih, dia belum bisa memastikan apakah suara millennials akan memberi dampak pada hasil Pemilu 2019.
“Ada 79 juta sampai 80 juta itu suara millennials. Tetapi dampaknya seberapa besar? Kalau mereka tidak ke TPS ya tidak memberi dampak,” terang Titi.
Sebagai informasi, Perludem mencatat angka partisipasi politik Pemilu kali ini akan meningkat. Pada 2014, angka partisipasi politik dalam Pileg mencapai 75%, naik dari angka pada 2009 yang mencapai 71%.
Sebaliknya, pada Pilpres 2014 angka partisipasi politik justru menurun. Pasalnya, pada 2009 angka partisipasi mencapai 75%, namun pada Pilpres 2014 angka partisipasi menjadi 70%.
“Partisipasi ini menurun pada 2014 karena ada kelompok yang merasa calon saat itu tidak mewakili mereka,” tutur Titi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
