Bisnis.com, JAKARTA – Klaim pemerintah tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% ternyata masih belum terealisasi.
Kesimpulan tersebut didapat usai Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin.
Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berkata jujur kepada rakyat Indonesia terkait proses divestasi saham Freeport dan juga isu-isu lainnya.
"Minta pemerintahan Jokowi karena untuk pencitraan tidak menyatakan berita-berita yang tidak benar seperti proses divestasi Freeport, karena bisa diasumsikan berita bohong alias hoaks. Kasihan Rakyat Indonesia termasuk para pendukung incumbent yang telah memviralkan pernyataan presiden terkait Freeport," katanya, Jumat (19/10/2018).
Ramson menjelaskan bahwa cara-cara pemerintah berkomunikasi dengan melakukan pencitraan yang tidak proporsional pada akhirnya akan merusak moralitas bangsa.
Di sisi lain, para pendiri Tanah Air dan para pemimpin dari dulu bekerja keras untuk memperkuat moralitas juang bangsa ini.
Jika pemerintah terus melakukan kebohongan terkait pencapaian atau pembagunan yang telah diraih, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra ini mengibaratkan sama saja dengan memperlihatkan pemerintahan yang rapuh.
"Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka soal ini, apa sebenarnya yang terjadi. Isu ini bisa dianggap oleh publik betapa pemerintahan saat ini sangat rapuh, karena dibangun atas satu kebohongan, di atas kebohongan yang lain," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
