Bisnis.com, JAKARTA – Kepala daerah saat ini cenderung tidak melakukan politik uang atau memanfaatkan jabatannya pada pemilihan umum karena takut terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan bahwa kesimpulan itu dia dapat setelah melakukan survei ke beberapa daerah.
“Pilkada kemarin bekaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan kemudian politik uang, saya apresiasi kinerja KPK karena OTT yang sering terjadi membuat money politic menjadi sulit,” katanya di gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Kaka menjelaskan bahwa politik uang menjadi isu penting dengan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Selain itu Komisi Pemilihan Umum juga tidak memberikan subsidi kampanye kepada para calon anggota legislatif sehingga membuat mereka mencari jalan pintas.
Cara mudah yang bisa dilakukan tersebut contohnya dengan modus memberikan kartu nama bersamaan sembako.
Baca Juga
Tentunya ini tambah Kaka termasuk salah satu dalam kategori politik uang. “Sehingga ini menjadikan penilaian masyarakat lebih ke kinerja caleg jadi kabur,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini harus diatasi bersama agar cara kotor tersebut menjadi kritik masyarakat selama masa kampanye dan pemungutan suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
