Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negri mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum yang isinya ada 31.975.830 jiwa pemilih belum masuk daftar pemilih tetap DPT).
Viryan Aziz, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan bahwa jumlah tersebut didapat dari masyarakat yang sudah melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik tapi belum tercatat sebagai warga yang bisa memilih.
Jumlah ini besar sekali potensinya dan ini jadi target kita. Targetnya bukan lagi 11 juta melainkan 31 juta,” katanya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Total yang belum mendapatkan hak pilih ini naik sebelumnya dari pemerintah yang menyebut ada potensi 11 juta pemilih terancam tidak bisa memberikan suaranya pada pemilu 2019.
Demi mengurangi angka tersebut, KPU akan mendirikan posko-posko di setiap daerah. Saat ini sudah berdiri 69.000 toko dari target 83.000.
“Karena angkanya sebesar ini perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih secara terstruktur, masif, dan partisipatif,” ungkapnya.
Sementara itu pada 17 Oktober nanti akan dibuat gerakan satu kali ke kantor desa dan kelurahan. Seluruh peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat diminta mengecek apakah sudah terdaftar dan mempunyai hak pilih atau belum saat pemilu serentak nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
