Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk memastikan keakuratan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial akan menerapkan rekonsiliasi secara online.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan dalam penggunaan rekonsiliasi sistem daring ini, pihaknya sudah mendapat bantuan teknis dari Kementerian Keuangan.
Dia berharap penggunaan teknologi keuangan tersebut mampu mengurangi penyimpangan-penyimpangan terkait bantuan sosial.
"Dari Direktorat Perbendaharaan Kemenkeu sudah memberi bantuan teknis secara intensif kurang lebih tiga bulan terakhir ini. Agar sistem rekonsiliasi itu tidak semata-mata manual," ujarnya dalam rilis yang diterima bisnis, Jumat (28/9/2018)
Dengan digunakannya sistem rekonsiliasi daring ini, pihaknya bisa memastikan dana dari KPPN telah disalurkan ke rekening bank himbara (himpunan bank milik negara).
"Setelah dari sana, kita juga ingin memastikan betul-betul dari himbara disalurkan ke penerima manfaat," ujarnya.
Di samping itu, rekonsiliasi ini juga memudahkan kemensos melihat alur penyaluran PKH dari tingkat keluarga, agen, outlet, ATM, dan seterusnya.
Berdasarkan pengalaman, dari penggunaan rekonsiliasi secara manual tidak mudah untuk melacak penyaluran yang dilakukan, terutama jika terjadi perbedaan.
Selain untuk mengetahui penyaluran yang sudah dilakukan bank, rekonsiliasi secara daring ini pun untuk mengetahui penggunaan bantuan sosial oleh KPM. Dengan sistem terkoneksi ini, pihaknya bisa mengetahui setiap transaksi yang dilakukan KPM melalui rekening tabungan di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
"Karena sistem perbankan bisa mendeteksi kalau KKS itu sudah digunakan agen dan ATM, atau sekadar mengecek (saldo). Artinya kita bisa tahu persis bahwa dana yang disalurkan tabungan itu sudah sampai ke KPM," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
