Bisnis.com, JAKARTA – Partai Bulan Bintang atau PBB belum mencapai kata sepakat dengan dua kubu peserta Pemilihan Presiden 2019 yang menggodanya untuk bergabung.
Ketua DPP PBB Bidang Pemenangan Presiden Sukmo Harsono mengakui bahwa partainya telah beberapa kali bertemu dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak menjajaki mekanisme kerja sama dalam kampanye Pilpres dan Pileg 2019 yang berlangsung bersamaan.
PBB, imbuh Sukmo, berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk kampanye Pilpres 2019. Sayangnya, dua kontestan tidak dapat memberikan jaminan membantu partai berbasis massa Islam itu dalam kampanye Pileg 2019.
“DPP PBB dengan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afrianyah Noor sampai saat ini belum membuat keputusan secara institusi mendukung pasangan calon yang ada,” katanya ketika dikonfirmasi Bisnis.com, Selasa (25/9/2018).
PBB merupakan salah satu komponen ‘Koalisi Keumatan’ yang diharapkan oleh kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212 dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bersama dengan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Namun, tiga partai terakhir meninggalkan PBB dan menggandeng Partai Demokrat untuk bersama-sama mengusung Prabowo-Sandiaga.
Nama Sandiaga bukanlah rekomendasi Ijtima Ulama I Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang menghendaki seorang ulama menjadi pendamping Prabowo. PBB sempat menyatakan akan menunggu Itjima Ulama II untuk menentukan dukungannya dalam Pilpres 2019.
Ijtima Ulama II akhirnya digelar pekan lalu dengan memufakati pemberian dukungan kepada Prabowo-Sandiaga. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meneken pakta integritas sebagai konsekuensi menerima dukungan ulama GNPF.
Sukmo Harsono mengatakan PBB memang hadir di Ijtima Ulama II yang diwakili oleh Ketua Majelis Syura M.S. Kaban. Namun, keputusan PBB apakah akan mengikuti hasil pertemuan ulama atau tidak masih perlu dibahas lagi dengan para pengurus daerah.
“Pada Oktober kami akan rapat dengan pimpinan wilayah sekaligus mendengarkan pandangan mereka,” katanya.
Salah satu poin pakta integritas Ijtima Ulama II adalah kesiapan Prabowo untuk menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak pentolan PA 212 Rizieq Shihab.
Selain itu, Prabowo berjanji akan memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
